PDI Perjuangan sangat berhati-hati dalam mencermati wacana reshuffle menteri-menteri di pemerintahan Jokowi-JK.
Ketua DPP PDIP, Rokhmin Dahuri menjelaskan, belajar dari sejarah, reshuffle ternyata didorong oleh dua faktor. Pertama, aspirasi publik karena melihat kinerja kabinet sempoyongan. Atau, bisa saja ditunggangi kepentingan orang yang ingin menjadi menteri maupun partai yang ingin menambah jumlah kursi di kabinet.
"Kami ingin rakyat dan kita semua bersikap fair dalam mencermati performance indikator kinerja suatu pemerintah," ujarnya dalam talkshow akhir pekan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Tak dipungkirinya memang kinerja ekonomi yang paling dikhawatirkan masyarakat. Malahan menurut hasil survei di sebuah media nasional, 70 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-JK.
"Tapi kalau kita lihat variabelnya banyak sekali, bukan hanya kondisi domestik, kondisi global juga sangat tidak menguntungkan pemerintahan Jokowi-JK," paparnya.
Ekonomi global saat ini sedang
slowing down alias menurun, begitu juga impor bahan mentah.
"Fakta 10 tahun pemerintahan SBY, boleh jadi ketika Orde Baru, PR utama bangsa tidak dikerjakan, bahwa sebagian besar ekspor kita berupa komoditas mentah," tegasnya.
Catatan yang ada, selama Orba hingga sekarang, 70 persen pertumbuhan ekonomi berupa komponen konsumsi dan impor. Sisanya baru investasi dan ekspor yang terbilang rendah. Dengan kata lain, proses hilirasasi selama 10 tahun pemerintahan SBY sangat sedikit dijalankan. Padahal dengan kemampuan intelektual dan komunikasi SBY yang luar biasa, kata Rokhmin, persoalan itu sebetulnya bisa dibenahi.
"
Golden age of Indonesia itu harusnya di masa pak SBY yang membenahi masa Orde Baru," jelasnya.
"Jadi saya minta rakyat adil melihat kabinet ini, itu ada PR yang amat berat dan perlu waktu untuk memperbaiki, bagaimana kita melakukan transformasi struktur ekonomi yang benar," pungkasnya.
[wid]
