Kesiapan impor beras dari pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan alasan demi menjaga stok dan stabilitas harga beras menjelang puasa dan lebaran menunjukkan bukti kebohongan pada komitmennya menjalankan roda pemerintahan.
Demikian kritik anggota Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin melalui keteragan tertulisnya, Jumat (8/5).
Padahal, pada kampanye Pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowiâ€"JK telah mendeklarasikan tidak akan impor beras. Bahkan, setelah dilantik jadi presiden, Jokowi pada tanggal 26 Desember 2014, di depan petani kecamatan Bojong Jaya, Subang, Jawa Barat menyatakan rasa malunya ketika ditanya presiden Vietnam, kapan mau beli beras Vietnam.
"Kini melalui Kementerian Perdagangan, kok pemerintah sudah menyatakan kesiapan untuk impor beras, yang berarti pemerintah sudah menyiapkan kebohongan terhadap janji-janji yang sudah dilontarkan kepada masyarakat," ujarnya.
Pemerintah saat ini, lanjut dia, telah ini berancang-ancang akan melakukan impor beras, dengan alasan, Bulog tidak sanggup menyerap beras petani sesuai kebutuhan nasional. Target Bulog yang seharusnya menyerap 2,7 juta ton beras petani, hanya mampu 20 persen saja sekitar 470 ribu ton. Padahal, semester awal tahun 2015 ini panen raya di mana Bulog berkesempatan menyerap beras petani minimal 65 persen.
"Sehingga, sangat perlu dipertanyakan kinerja Bulog sebagai penyerap beras petani dan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi, mengapa serapan beras di semester awal tahun ini sangat rendah," kritiknya.
Ia curiga adanya permainan data dan stok beras di lapangan supaya beras mahal dan langka di pasaran. Indikasi ini bisa saja terjadi agar pemerintah memiliki alasan kuat untuk melakukan impor beras. Karena impor beras ini cara yang sangat mudah untuk meraup keuntungan tanpa keluar keringat banyak.
Andi mengingatkan, tidak ada satupun rezim yang memerintah negara ini yang tidak impor beras.
"Impor beras sebenarnya tidak haram. Namun sebaiknya, yang diimpor itu beras premium saja," pungkasnya
.[wid]
