Ketua Fraksi PAN Tolak KPK Rekrut Penyidik dari TNI

Kalangan DPR menilai munculnya wacana dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut penyidik KPK dari kalangan militer harus dikaji secara mendalam.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Mulfahri Harahap, di sela-sela acara Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Hotel Grand Angkasa, Medan, Sumatera Utara (Jumat, 8/5).

Mulfahri bisa memahami mengapa KPK berkeinginan merekrut penyidik dari kalangan militer. Namun dia mengingatkan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada militer bukan penegakan hukum pidana umum tapi khusus ‎militer.

"Jadi kalau menjawab apakah keinginan KPK merekrut penyidiknya dari kalangan militer tepat atau tidak, saya tidak mau masuk ke wilayah sana. Cuma saya sarankan perlu dipikirkan lagi secara mendalam sebelum rencana itu diwujudkan. Jangan sampai di belakang hari justru dipersoalkan oleh masyarakat dan dinilai cacat hukum," kata Mulfahri.

Dia menegaskan, dalam UU KPK sesungguhnya sudah diatur bahwa penyidik berasal dari KPK, Kejaksaan dan Polri dan UU itu pun dinilainya sudah memadai. Jadi KPK harus hati-hati.

"Saya pikir jangan ada dulu pikiran untuk mengambil SDM penyidik dari militer untuk melakukan penyelidikan internal KPK," katanya Mulfahri.

Lagi pula, ujar Ketua Fraksi PAN ini, KPK hadir karena ada kondisi darurat dimana polisi dan kejaksaan tidak bisa bekerja maksimal dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

"Dengan adanya penyidikan internal KPK dari kalangan militer tentunya akan menjadi beban anggaran negara. Sebab sudah terlalu banyak lembaga negara menjadi beban negara. Sekarang tinggal bagaimana KPK menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar," demikian Mulfahri. [zul]