MENGEJUTKAN! Setelah mendapati data faktual pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa hari lalu, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan periode kuartal yang sama tahun lalu hanya sebesar 4,7 persen.
Hal ini sedikit banyak menggugurkan harapan para pendekar di Tim Ekonomi Jokowi, hampir seluruh pejabat mulai dari Wakil Presiden, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, meramalkan pertumbuhan akan di angka 5,7 persen .
Jangankan para pemangku kebijakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari seluruh lembaga penelitian mengalami kesalahan, dan terlalu berlebih menilai performa ekonomi Indonesia. Dari sekian banyak lembaga, hanya lembaga milik Dradjad Wibowo and Partners dan Credit Suisse yang meramal terdekat yaitu 5,0 persen. Sedangkan yang terlalu jauh menyimpang adalah Merryl Linch sebesar 5,8 persen, yang bahkan melampui proyeksi pemerintah.
Jikapun ada yang "agak" tepat meramalkannya adalah seorang ekonom yang menjadi penasehat ekonomi PBB bersama tiga orang peraih nobel ekonomi. Ekonom ini, yang terkenal sebagai tokoh oposan pelawan neoliberalisme di era SBY, meramal bahwa pertumbuhan ekonomi akan di bawah 5 persen, dan terjadilah.
Pembacaan yang baik terhadap naik turunnya perekonomian global, geopolitik terakhir, dan situasi riil ekonomi nasional membuat tajam peramalan seseorang terhadap masa depan. Jokowi harus berpikir ulang untuk menyerahkan kabinetnya, para pembantu dan pembisiknya, ke pihak-pihak yang pemahaman ekonominya di bawah standar internasional.
Meminjam istilah seorang ekonom dan politisi PDI Perjuangan, yang menurut berita baru menghadap Jokowi di istana, para ekonom yang berada di kabinet saat ini IPK nya masih di bawah 3,5. Atau menurut para pengamat yang lain, para ekonom yang berada di kabinet ini KW 2, atau bahkan KW 3.
Sungguh memalukan bahwa sedikitnya sudah terjadi sejumlah kebijakan yang "balik kanan" atau mengalami U-turn hanya dalam waktu beberapa bulan, sebut saja: kebijakan pelarangan rapat di hotel, kebijakan bebas visa masuk untuk 30 negara, kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, kebutuhan bahasa Indonesia untuk calon pekerja asing, dan lain-lain. Belum lagi soal pencabutan subsidi BBM Premium yang mungkin menyeret dirinya ke gerbang pemakzulan, hanya karena pemahaman yang kurang dalam para menteri ekonominya tentang Ekonomi Konstitusi.
Pesannya mungkin, Pak Jokowi tidak perlu ragu untuk mengganti pembisiknya bila dirasa bukan orang yang terbaik bagi dirinya. Waktu bukanlah hambatan untuk melakukan perombakan kabinet dalam tempo singkat, bisa dicontoh Yunani yang dalam tempo kurang dari 6 bulan sudah melakukan perombakan tim ekonomi belum lama ini. Karena yang terpenting adalah nasib rakyat Indonesia, akankah Trisakti Bung Karno menaungi jalan kita dalam sisa 4,5 tahun ke depan?
Hanya Pak Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menjawabnya
Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)
