Berita

jokowi/net

Ekonom: Jokowi Bukan Penyebab Ekonomi Melambat

Ekonomi Indonesia Sudah Turun Sejak 2012
JUMAT, 08 MEI 2015 | 10:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pelambatan ekonomi saat ini tidak bisa dilihat dari satu sisi. Misalnya menyalahkan kinerja pemerintah semata, atau secara lebih spesifik menyudutkan Kementerian Keuangan.

Menurut ekonom Destry Damayanti, pelambatan ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak 2012. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya, dengan angka 6,5 persen. Pada tahun 2012 turun menjadi 6,23 persen, lalu pada tahun 2013 turun menjadi 5,7 persen, pada tahun 2014 turun menjadi 5, 2 persen, dan memasuki kuartal pertama 2015 kini menjadi 4,7 persen.

"Di satu sisi, memang ada masalah struktur ekonomi kita yang harus dibedah. Ekonomi kita melambat, bertepatan dengan harga komoditi yang turun. Atau dengan kata lain, harga komiditi yang turun, akhirnya juga mempengaruhi ekonomi secara signifikan," kata Destry kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 8/5).


Di sisi yang lain, lanjut Destry, kondisi global juga sedang tidak terlalu baik. Amerika Serikat (AS) misalnya sudah bicara normalisasi kebijakan ekonomi yang menyebabkan ketidakpastian. Pun demikian dengan pertumbuhan  ekonomi China yang juga melambat, dan mencapai titik terendah.

"China baru di akhir kuartal ini mulai ada kejelasan dengan menurunkan suku bunga dan menaikkan stimulus," ungkap Destry.

Sisi lain lagi, lanjut Destry, adalah terkait dengan persoalan domestik Indonesia yang memasuki masa transisi. Bila saja tidak ada momentum transisi, artinya masih dalam satu pemerintahan, mungkin juga tidak akan terlalu turun. Di masa transisi misalnya, ada persoalan mengurus APBNP yang cukup komplek dibandingkan dalam kondisi biasa, juga ada perubahan nomenklatur di kementerian.

"Over all, tidak bisa melihat sisi kinerja pemerintah saja. Pelambatan ekonomi sudah lama, cuma karena baru terlihat sekarang, yang kesannya memburuk. Ada masalah struktur ekonoimi, kondisi global, persoalan domestik dan lain-lain. Maka kita kasih waktu dulu pemerintah bekerja," demikian Destry. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya