Nyerobot Antrean Haji Itu Keji & Haram Pak...

Publik media sosial mengomentari janji Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memecat PNS yang terlibat penyerobotan nomor antrean haji. Tweeps berharap, Menag benar-benar menepati janjinya.
 
 Di Twitter, account @@dsayang294 ragu Menteri Lukman benar-benar komit memecat PNS di Kemenag yang terlibat kongkalikong penyerobotan antrean nomor urut haji. Menag disuruh mundur jika tak komit memenuhi janjinya.

"Kalau masalah penyerobotan tidak ada tindakan tegas tahun ini, maka saya perintahkan Pak Lukman lebih baik mundur saja. Ini perintah rakyat. Oke," kicaunya.

Akun @wong_nakal kurang puas mendengar Menag Lukman hanya akan menghukum PNS yang terlibat kongkalikong nomor urut haji. Dia mengusulkan, Politisi PPP itu juga menindak calon jemaah haji yang bermain curang dengan aparat pe­nyelenggara haji.

"Sekalian jamaah penyerobot tidak diberangkatkan. Penyerobot harus dianggap sebagai pendaftar baru yang akan diberangkatkan sesuai urutan nomor kursi berikutnya. Penyuap dan pen­erima suap sama jahatnya," cuitnya.

Akun @khatr mengusulkan, PNS Kemenag yang terlibat penyerobotan nomor urut dikebiri. "Jangan cuma dipecat, tapi potong kelamin juga ya, untuk yang laki-laki," usulnya.

Akun @Pangeran Wahido tak yakin, pemerintah serius menindak ok­num PNS yang terlibat kongkalikong. Terlebih, daftar nama calon jamaah haji belum dirilis secara terbuka dan online kepada khalayak ramai.

"Menyerobot antrean itu sudah dianggap budaya oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal itu merampas hak orang lain," cuitnya.

Akun @abdullah_afiat heran baru sekarang pemerintah koar-koar akan memecat para PNS pelaku penyero­botan nomor urut. "Ini kan masalah lama. PNS nakal urusin masalah ini sudah jadi rahasia umum," kicaunya.

Akun @sandalilang memperkira­kan, praktek penyerobotan nomor urut haji akan tetap marak tahun ini. "Siapa yang dekat dengan Menteri pasti bisa, ini sudah berlaku sejak Orde Baru. Dulu menteri sebelumnya juga janji, tapi prakteknya nol," tudingnya.

Akun @Nagasurya berkelakar, PNS Kemenag tak hanya getol mem­bisniskan antrean nomor urut haji. "Cium hazar aswat saja dicaloin sama mereka. Indonesia gitu loooo, hehe," kelakarnya.

Akun @rakyat mengimbau, seluruh calon jamaah haji tidak main mata dengan PNS Kemenag demi percepa­tan waktu pemberangkatan haji. "Ke Tanah Suci seharusnya berangkat den­gan hati yang suci. Jangan ke Tanah Suci dengan hati kotor," katanya.

Akun @cikem05 menilai, praktek penyerobotan zalim, zalim huku­mnya haram. Diingatkan, seorang jamaah haji harus pulang dengan mabrur. "Haji nggak mabrur kalau tercampur dengan perbuatan mak­siat. Nyerobot jatah orang itu keji dan haram," ceramahnya.

Akun @maulana mengimbau, calon jamaah haji kritis ketika men­erima tawaran berangkat haji lebih cepat dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). "Jangan ter­giur berangkat cepat kalau dimintai biaya tambahan," imbaunya.

Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya akan menin­dak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran. Termasuk kepada anak buahnya jika terbukti kongkalikong dengan PIHK dengan memberi kes­empatan penyerobotan nomor antrean haji.

"Sanksinya ada 2 hal. Dipecat dari PNS. (Kedua) kalau ada indikasi pi­dana kita bawa ke ranah hukum untuk diproses pengadilan," kata Lukman di Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, Kompleks TMII, Jakarta, kemarin.

Lukman mengatakan, saat ini Ke­menag tengah berbenah diri. Seluruh sistem diperbaiki agar tidak ada celah melakukan pelanggaran. "Kita sedang berbenah diri membangun sistem. Pihak yang mengganggu apalagi yang bertolakbelakang dengan ikhtiar kita, akan kita beri sanksi tegas," ujarnya.

Saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan penyerobotan nomor antrean haji khusus. Menurut Lukman, saat ini tidak ada lagi celah bagi PIHK yang nakal untuk melakukan penyerobotan antrean. "Prinsipnya secara sistem tidak mungkin terjadi lompatan. Kar­ena semuanya urut kacang," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap, praktek kongkalikong no­mor urut haji dihentikan. Dia meminta Kemenag dan PIHK memberangkat­kan jamaah sesuai aturan.

"Tentu ada aturannya. Khusus di situ kan ada aturannya!" tegas JK.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh bilang, tak seharusnya umat Islam melaksanakan ibadah haji menggunakan cara-cara yang tak terpuji.

"Ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kewajiban haji itu kewajiban bersyarat, jika memiliki kemampuan. Atau istithaah , sesuai yang diatur pemerintah. Di antara syarat istithaah dalam konteks seka­rang termasuk tertib menunggu giliran antrean," ulas Ni'am.

Aksi penyerobotan antrean haji ter­ungkap dari laporan pendaftaran haji yang ada di website Kemenag. Dalam daftar antrean itu, ada sejumlah nomor antrean yang tak urut. Di antara urutan nomor para jamaah haji yang akan berangkat, tiba-tiba ada nomor antrean besar yang tak sesuai urutan antrean.

Usut punya usut, ternyata memang pernah terungkap permainan antrean berangkat haji yang dilakukan se­jumlah oknum PIHK. Pihak PIHK mendaftar haji dengan nama dan identitas fiktif, namun mereka tetap membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar tetap mendapatkan porsi antrean haji. ***