Senayan Desak Pertamina Tunda Jualan Pertalite

PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan Pertalite, Mei ini. DPR tak menyetujuinya. Selain infrastruktur yang belum memadai, BBM baru dengan Octane (RON) 90 ini dikhawatirkan mengganti premium.

Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika melihat, Pertalite terlalu dipaksa­kan. Hal itu terlihat minimnya infrastruktur yang disediakan. Ditambah belum adanya izin dari pemerintah dan DPR.

"Syarat-syarat yang harus dipenuhi Pertamina belum leng­kap. Terutama soal alat dispenser yang digunakan nanti milik siapa, harga serta jaminan bahwa pre­mium tidak akan dihapus kalau Pertalite dipasarkan. Daya beli masyarakat harus diperhatikan karena itu prinsip dari ketahanan energi nasional," kata Kardaya.

Dia mengingatkan Pertamina untuk tidak gegabah dalam me­luncurkan BBM baru ini. Ia lebih setuju, kalau Pertalite dikaji ulang, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat dan negara.

"Jangan sampai Pertalite hanya untungkan Pertamina. Se­dangkan rakyat dan negara tidak diuntungkan. Ini yang harus diperhatikan," warning dia.

Kardaya meminta Pertamina untuk menghormati kesepaka­tan hasil rapat bersama dengan Komisi VII DPR, yang menunda pengadaan dan penjualan per­talite, sebelum ada izin dari pemerintah dan DPR.

"Kami bersama Pertamina sudah sepakat untuk menunda penjualan dan pengadaan Per­talite, sampai infrastrukturnya memadai. Kesepakatan itu ditan­datangani langsung oleh Dirut Pertamina," akunya.

Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan, se­lama ini mafia migas selalu ada dalam bisnis BBM dengan RON 88 atau premium.

"Kami khawatir munculnya BBM jenis baru akan memuncul­kan mafia-mafia baru yang akan merugikan negara lagi. Kalau premium saja yang harganya lebih murah bisa di mark-up sampai 0,75 dolar AS per barel, bagaimana Pertalite nanti?," kata Inas kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mempertanyakan sikap Pertamina yang terkesan memak­sakan BBM jenis baru tersebut harus diluncurkan, meski alasan­nya hanya menjadi pelengkap dari jenis BBM RON 88, RON 92 (Pertamax) dan RON 95 (Per­tamax Plus) yang sudah ada.

Pasalnya, jika dilihat dari spesi­fikasinya, kandungan Pertalite dan Premium hampir sama. Bahkan Premium yang saat ini beredar tidak murni 100 persen memiliki kadar oktan 88, apalagi Pertalite.

"Saya baca spesifikasi kedua BBM ini ternyata hampir sama. Destilasi 50 persen volume Per­talite dan Premium sama. Jadi apa keuntungan menghadirkan BBM baru ini," tanya Inas.

Oleh karena itu, DPR mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno mengkaji kembali Pertalite.

"Pemerintah harus melihat keuntungan Pertalite apa. Jangan sampai hanya menguntungkan mafia migas dan Pertamina se­mata," tegasnya.

Senada dikatakan anggota Komisi VII DPR bidang BUMN Nasril Bahar. Menurut dia, Pertalite belum tepat. Selain infrastruktur migas belum memadai, kilang un­tuk menampung kebutuhan BBM nasional saja masih kurang.

"Kalau nanti diluncurkan mau ditaruh di mana. Depo yang ada sekarang saja masih belum cu­kup untuk menampung stok BBM nasional. Lebih baik ditunda du­lu," kata Nasril kepada Rakyat Merdeka.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menyarankan, Pertamina ber­sama pemerintah untuk mengatur kembali peruntukan BBM ber­subsidi dan nonsubsidi yang se­lama ini masih rancu, ketimbang menghadirkan produk baru.

"Sekarang saja Pertamax dan Premium masih rancu perun­tukannya. Akibatnya, negara kebobolan subsidi. Kalau hadir Pertalite, apa nggak makin bingung masyarakat," tanya dia.

Karena itu, ia meminta Pertamina, pemerintah, dan DPR duduk bersama membahas peluncuran Pertalite agar negara ataupun masyarakat tidak dirugikan.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menga­takan, Pertalite akan menjadi pilihan masyarakat saat membeli BBM dengan harga yang lebih murah dari Pertamax.

"Harganya akan lebih murah dari Pertamax yang diperuntuk­kan bagi orang mampu. Pertalite akan jadi pilihan baru, bukan untuk menggantikan Premium," kata Dwi.

Selain meminta izin DPR, Pertamina akan melakukan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, agar tidak muncul dugaan negatif ter­hadap peluncuran BBM dengan kadar Research Octane Number (RON) 90 tersebut.

"Dari kita diskusi terbuka, semua biar terlibat supaya tidak muncul pengamat dadakan. Per­talite harus lebih murah dengan Premium," pungkasnya. ***