Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari buruh pada 1 Mei 2015 ini boleh dibilang sepi dari aksi demo-demo. Namun, bukan berarti itu pertanda bulan madu buruh dan pemerintahan Jokowi.
Basis buruh yang sebagian besar menjatuhkan pilihan pada Presiden Jokowi masih menunggu gebrakan pemerintah memperbaiki regulasi di sektor ketenagakerjaan.
"Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, peringatan hari buruh yang sudah menjadi hari libur nasional tidak diisi demo-demo yang garang seperti tahun-tahun lalu. Tapi, ini bukan pertanda terjadi bulan madu buruh dan pemerintah," kata Ketua DPP Serikat Pekerja Sektor Informal Indonesia (Spindo) H. Maliki Sugito di sela pembacaan sejumlah tuntutan di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/5).
Menurut Maliki, sebagian besar basis buruh memang mendukung Presiden Jokowi. Namun, sampai dengan enam bulan pemerintahan, belum terlihat gebrakan dari Kementerian Tenaga Kerja terhadap perbaikan sektor ketenagakerjaan.
"Gerakan buruh masih menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan pemerintah," imbuhnya.
Dijelaskannya, sekalipun sampai kini masih terdapat ketidakpuasan terhadap kondisi normatif pengaturan upah dan regulasi di sektor ketenagakerjaan, tapi buruh masih memendam kepercayaan terhadap pemerintah.
"Upah buruh dirasakan masih kurang, tapi kita ingin melihat apakah pemerintah bisa benar-benar meringankan kehidupan rakyat di bawah, terutama soal pendidikan dan biaya kesehatan gratis dijalankan dengan seksama," katanya.
Menurut Maliki, jika pemerintah bisa merealisasikan janji tentang pendidikan gratis, kesehatan gratis, menekan pungli dalam birokrasi serta situasi keamanan yang stabil dan terbukanya penyediaan lapangan kerja luas, itu akan berpengaruh langsung terhadap kondisi sektor ketenagakerjaan.
"Jika itu bisa dilakukan, bisa membantu pekerja menekan pengeluaran yang dirasakan sangat besar dan tidak sebanding dengan upah yang diterima," terangnya.
Diapun berharap pemerintah dalam waktu singkat bisa melakukan berbagai terobosan terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan sejumlah langkah lain terutama dalam mendongkrak penghasilan para pekerja.
Tidak berhenti disitu, sejumlah peraturan di bidang ketenagakerjaan pun mesti memberikan kepastian terhadap para pekerja terutama bagi pekerja outsourching.
"Kita juga mendesak pemerintah mulai melirik para pekerja informal seperti pedagang pasar, sopir angkot dan lain-lain dengan berbagai terobosan seperti bunga bank murah, kemudahan berusaha karena mereka bagian terbesar dan banyak dari pekerja formal yang bermasalah akhirnya menjadi pekerja informal," pungkasnya.
[zul]
