. Pemerintahan Jokowi sudah berjalan enam bulan namun belum membawa tanda-tanda mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim (FSPMI), Moh Jumhur Hidayat, dalam orasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara (Jakarta, 1/5).
Selain Jumhur, dalam aksi yang dihadiri puluhan ribu buruh ini, juga hadir sebagai orator seperti Ketua Umum FSP-LEM Arif Minardi, Ketua Harian KSPSI Syukur Syarto, dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Jusuf Rizal.
"Kita masih percaya Presiden tapi sudah di ujung batas. Kita masih Percaya Presiden walau harga-harga semakin mahal, kita masih percaya Presiden walau pengangguran meningkat akibat kebijakan-kebijakan aparaturnya, dan kita masih percaya Presiden walau kebijakan-kebijakan pemerintahnya mau mengerdilkan gerakan buruh," ungkap Jumhur.
Jumhur menyebutkan beberapa contoh seperti kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang hanya memperbolehlan serikat pekerja di tingkat perusahaan saja dan melarang pendampingan dari federasi serikat pekerja yang menjadi induknya untuk berunding dengan pengusaha dalam perumuskan Perjanjian Kerja Bersama. Kebijakan ini jelas merugikan buruh karena tanpa pendampingan dari induk organisasinya seringkali buruh "diakali" oleh pengusaha dalam membuat perjanjian.
Jumhur juga menyatakan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan telah membuat ribuan buruh pabrik pengolahan ikan di-PHK akibat kekurangan suplai ikan. Di saat yang sama, para menteri Jokowi seringkali membuat kebijakan tanpa meminta masukan dari pemangku kepentingan termasuk tidak meminta masukan kaum buruh.
"RPP Pensiun misalnya, seenaknya akan diputuskan 8 persen padahal belum diputuskan oleh Tripartit Nasional. Kita dalam 6 bulan ini masih percaya pada Presiden namun bisa saja berbalik setelah ini bila kebijakan-kebijakan pemerintah masih tidak fokus dan jelas," ungkap Jumhur, yang juga Wakil Ketua Umum KSPSI.
"Yang pasti kaum buruh adalah barisan pelopor, di mana di seluruh dunia, perubahan sosial bisa terjadi bila dipelopori oleh kaum buruh sementara kaum lainnya akan mengikut dalam gerakan sosial itu," demikian Jumhur.
[ysa]