. Sebagai salah satu usaha dalam mengurangi emisi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati kerjasama joint crediting mechanism (JCM) atau Mekanisme Kredit Bersama (MKB).
Dalam kerja sama ini, kata Kepala Sekretariat JCM, Dicky Edwin Hindarto, pemerintah Jepang akan memberikan insentif berupa bantuan teknologi yang mengusung skema rendah karbon dan ramah lingkungan bagi proyek yang dibangun di Indonesia. Menurutnya, sejak 2010 sudah ada 96 proyek yang masuk tahap uji kelayakan. Jika dinilai layak, maka secepatnya akan diimplementasikan.
''Jadi sejak 2013 dilakukan pula proses implementasi tiga proyek demonstrasi yang dibiayai METI dan 9 proyek Kementerian Lingkungan di Indonesia,'' kata Dicky di Jakarta, Kamis (30/4).
Sebelumnya, perjanjian kerjasama bilateral untuk kemitraan pertumbuhan rendah karbon antara Republik Indonesia dan Jepang telah ditandatangani oleh kedua negara melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang pada bulan Agustus tahun 2013 yang lalu.
Dicky menjelaskan, sampai saat ini terdapat 12 negara berkembang yang telah menandatangani perjanjian kerja sama skema JCM dengan Jepang yaitu Indonesia, Vietnam, Mongolia, Palau, Meksiko, Maladewa, Ethiopia, Kosta Rika, Laos, Kamboja, Kenya dan Bangladesh.
"Dasar kegiatan JCM adalah upaya penurunan emis gas rumah kaca (GRK) melalui proyek-proyek yang disetujui oleh kedua negara dalam berbagai bidang seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, penurunan emisi pada alih tata guna lahan dan lain-lain," katanya.
Dari kedua belas proyek yang sudah berjalan, salah satu proyek yang mencuri perhatian adalah pembangkit listrik dari panas buang industri milik PT Semen Indonesia di Tuban, Jawa Timur. Proyek tersebut merupakan yang terbesar ditangani JCM dengan nilai investasi mencapai 52 juta dolar AS. Pembangkit listrik tersebut nantinya mampu menghasilkan listrik sebesar 30,4 MW dengan penurunan emisi mencapai 122.000 tCO2 per tahun.
Meskipun seluruh proyek ini dilaksanakan di Indonesia, Jepang sendiri, kata Dicky, cukup masif mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon di negaranya. Walaupun selama empat tahun belakangan ini Jepang cukup agresif melakukan impor batu bara dari Indonesia sebagai alternatif dari pembangkit nuklir mereka yang masih ditutup pasca gempa 2011.
Sementara itu, ungkapnya, penurunan emisi yang dihasilkan dari proyek JCM akan diukur menggunakan metode pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV) berstandar internasional yang disetujui oleh kedua negara.
"Besar penurunan emisi (kredit karbon) akan dicatat dan dapat digunakan untuk memenuhi target penurunan emisi Indonesia dan Jepang sesuai pembagian yang disepakati," demikian Dicky.
[ysa]
