Berita

Bisnis

Petani Indonesia Masih Tergantung Benih Impor

SELASA, 28 APRIL 2015 | 13:53 WIB | LAPORAN:

Kebutuhan benih baik produk pangan maupun hortikultura yang dihasilkan industri benih dalam negeri hingga saat ini masih belum memenuhi kebutuhan petani.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin memaparkan, industri benih lokal, terutama untuk benih tanaman pangan dan hortikultura, baru memenuhi kebutuhan petani sebesar 60 persen. Sedangkan 40 persen masih mengandalkan benih impor atau benih yang di produksi oleh perusahaan asing. Bahkan menurut informasi dari Kadin yang diterimanya, implementasi benih nasional, 70 persen kesertaan modalnya dari asing, dan 30 persen dimodali lokal.

"Dominasi modal asing dalam industri benih nasioal menunjukkan kewajaran bila hingga saat ini, industrialisasi benih nasional masih tertinggal dibanding negara lain," jelas legislator PKS ini.


Pada APBN 2015 setelah perubahan, alokasi benih tanaman pangan mendapat porsi Rp 750 miliar untuk keperluan tanam pada 1 juta hektar lahan.

Sebelumnya, petani mendapat subsidi untuk benih sebesar 0,9 triliun rupiah untuk mendukung swasembada pangan. Sedangkan untuk kebutuhan ideal apabila Indonesia terbebas dari ketergantungan benih impor, untuk hortikultura saja diperlukan tambahan 2,5 triliun rupiah. Itu belum tanaman pangan yang jumlahnya bisa lebih besar.

"Kami meminta kepada pemerintah, selain hilirisasi industri pertanian, industri hulu seperti penguatan benih baik secara kualitas maupun jumlah dapat diperkokoh demi pertanian masa depan," pinta Andi Akmal.

Andi Akmal mengingatkan, Indonesia memiliki buah-buah dan umbi-umbian yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini merupakan potensi unggul yang tidak dapat dikalahkan negara luar karena mereka tidak memiliki produk ini seperti sirsak, nangka, manggis, salak, jahe, dan lainnya.

Jika pemerintah mau, memajukan industri benih ini akan mampu membesarkan pertanian nasional hingga dapat mengembalikan bangsa ini setara dengan Thailand dan Vietnam.

"Kami mengingatkan pada pemerintah, pendapatan perkapita bangsa ini pernah lebih tinggi dari negara-negara asia seperti Taiwan, Malaysia, Filipina dan negara-negara asia lainnya. Namun saat ini, kita sangat jauh tertinggal sehingga perlu keseriusan bersama untuk membangun negeri," tegasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya