Berikut Hasil Evaluasi Menteri-menteri Bidang Ekonomi di Semester I Versi LSP

Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang telah cukup menjadi sorotan publik dalam semester I atau enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK. Banyak pandangan dari para peneliti yang secara umum menyerukan bahwa kinerja para menteri Kabinet Kerja harus segera dievaluasi dan (kalau perlu) dilakukan perombakan Kabinet.

Untuk membantu memperkuat seruan tersebut, Lingkar Studi Perjuangan (LSP) mencoba mengevaluasi kinerja para Menteri yang membawahi bidang ekonomi, Menko Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri ESDM; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan; Menteri Perhubungan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Desa dan PDT; Menteri PPN/Bappenas; Menteri BUMN.

"Sumber pengamatan kami terhadap kinerja para menteri tersebut adalah pemberitaan di media-media online nasional dan lokal," ungkap peneliti LPS Gede Sandra dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (27/4).

Kinerja yang dievaluasi terkait empat hal, yaitu orientasi kebijakan (dalam hubungannya dengan Trisakti), kapasitas, integritas, dan kepemimpinan para menteri.

Dan berikut hasil penilain LSP; Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti memperoleh 78,6 poin; Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Caniago 71,4 poin; Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koperasi UKM Puspayoga, Menteri Pertanian AmranSulaiman, dan Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar masing-masing memperoleh 64,3 poin.

Selanjutnya, Menakertrans Hanif Dhakiri 57,1 poin; Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro 50 poin; Menko Perekonomian Sofyan Djalil 50 poin; Menteri ESDM Sudirman Said 42,8 poin; dan Menteri BUMN Rini Sumarno 28,7 poin.

"Lima menteri terakhir mendapatkan peringkat memprihatinkan, di bawah nilai standar (60 poin) atau KW3," ujar Gede Sandra.

Menurutnya, mereka sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan-neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti. Selain secara kapabilitas terdapat permasalahan hampir di seluruh Menteri. Namun secara integritas hanya sebagian kecil yang bermasalah.

"Keberadaan kelima menteri KW3 dalam Kabinet Kerja ini telah cukup menggerogoti popularitas dan penerimaan/akseptabilitas masyarakat terhadap Jokowi," demikian Gede Sandra. [rus]