Presiden Joko Widodo harus segera mengubah sistem ekonomi Indonesia yang selama ini sangat neolib ke sistem ekonomi yang berbasis pada Trisakti dan Nawacita.
Jokowi juga harus membatalkan semua rencana pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank dan Bank Dunia untuk menutupi defisit APBN 2015 serta membatalkan semua izin ekport hasil tambang konsetrat oleh korporasi asing.
Jokowi juga jangan sampai melakukan privatisasi BUMN serta mengelola dana BPJS tanpa turut campur ADB. (Baca: Presiden Jokowi: PBB Harus Direformasi!)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, menegaskan hal tersebut kalau Jokowi konsisten dengan isi dan semangat pidato yang disampaikan saat pembukaan Konferensi Asia Afrika Rabu kemarin.
"Kembalikan filsafat ekonomi politik Indonesia dengan semangat Dasasila Bandung dengan Pancasila sebagai dasar filsafat ekonomi politik Indonesia dan menjadikan UUD 1945 serta cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Politik Ekonomi Indonesia serta jalankan ekonomi Indonesia dengan pasal 33 UUD 1945," tegas Arief dalam siaran persnya (Jumat, 24/4). (Baca:
Semakin Terungkap Pidato Jokowi di KAA hanya Omong Kosong)
"Jika tidak dilakukan, maka pidato Jokowi di pembukaan Konferensi Asia Afrika, hanya retorika usang dan bualan di siang bolong belaka dan angin surga saja," tandasnya.
[zul]
