Serikat Petani Indonesia (SPI) menyambut baik isi pidato Presiden Joko Widodo yang mengemukakan masalah ketimpangan, ketidakadilan dan kekerasan pada forum pembukaan Konferensi Asia Afrika Rabu pagi.
Ketimpangan dan ketidakadilan, juga keinginan rakyat Asia Afrika untuk bahu membahu dengan pemerintah untuk memecahkannya, adalah masalah mendasar yang perlu segera ditindaklanjuti bersama. (Baca: Presiden Jokowi: PBB Harus Direformasi!)
Masukan tersebut sendiri sudah diterima oleh panitia KAA pada pelaksanaan Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA) empat hari lalu di Galeri Nasional, Jakarta.
"Inilah beberapa poin yang juga menjadi masukan Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA) yang berlangsung pada Sabtu (19/4) lalu. Meski hari sebelumnya pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) untuk Asia Timur beliau mengundang swasta dan perusahaan transnasional untuk ramai-ramai investasi di bidang pertanian," papar Ketua Umum PSI Henry Saragih dalam siaran persnya.
Dia menjelaskan, dari sekitar 838 kata yang ada di naskah, Jokowi mengungkapkan dengan gamblang masalah rakyat Asia Afrika kekinian, juga relevansi Semangat Bandung†untuk masa depan dua region penting di dunia tersebut.
Apalagi, Henry menyampaikan kegembiraan petani untuk semangat melepaskan diri dari pengaruh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
"Petani sudah lama menolak lembaga-lembaga finansial neoliberal tersebut. Merekalah akar ketimpangan tanah, air dan benih di negeri ini," terang Ketua Umum SPI itu.
Bank Dunia merancang dan mempraktikkan pasar tanah sejak era 1990-an, sementara Letter of Intent IMF 1997 membuka keran impor dan liberalisasi pangan. "IMF jugalah yang menyarankan privatisasi Bulog. Sementara itu, ADB juga berkontribusi besar untuk liberalisasi tanah untuk swasta pada beberapa UU dan peraturan terkait,†ujar Henry.
Indonesia sebenarnya contoh baik untuk tidak tergantung pada Bank Dunia, IMF dan ADB. "Kita berusaha lepas dari IMF, walaupun belum sepenuhnya bebas," tegasnya lagi.
Henry melanjutkan, Bank Dunia pernah mendorong liberalisasi air dalam proyeknya. "Tapi rakyat bersatu, dan akhirnya UU tentang air yang liberal tidak berlaku lagi tahun ini," tandasnya.
[zul]
