Hari Bumi yang diperingati tiap tanggal 22 April oleh seluruh negara di dunia harus dijadikan momen penting titik awal menanggulangi lahan kritis di negara Indonesia.
Tahun 2011, luas lahan kritis menurut data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial seluas 104.202.026,20 hektar yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat.
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal Pasluddin menekankan, upaya pencegahan dan pemulihan dari kerusakan hutan serta mengembalikan fungsi lahan yang kritis menjadi lahan produktif memerlukan kesungguhan dan totalitas dari negara.
"Moment hari Bumi hari ini, kami berharap kepada pemerintah untuk dijadikan titik awal kesungguhan untuk menghidupkan lagi produktivitas lahan kritis yang seluas lebih dari 104 juta hektar," ujarnya dalam rilis.
Lebih lanjut Andi Akmal mengatakan, penanggulangan lahan kritis ini, pengerjaannya jangan sekedar berbasis keproyekan saja. Karena sejak tahun 1976, kegiatan rehabilitasi lahan kritis tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pemerintah bisa sekaligus membebankan kepada perusahaan-perusahaan besar yang operasinya secara langsung bersinggungan dengan pengelolaan lahan dan hutan melalui dana CSR-nya.
"Saya yakin, bila lahan kritis ini selain dikembalikan pada fungsi hutan, juga dapat diaktifkan menjadi lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Bahkan jaminan keseimbangan lingkungan dan teraturnya tata air daerah aliran sungai bisa langsung dapat dirasakan," katanya.
[wid]
