Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di enam bulan pertama kepemimpinannya terjun bebas tak terkendali.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi salah satu penyebabnya adalah buruknya kinerja menteri di jajaran kabinet kerja.
"Reshuffle merupakan salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki kinerja pemerintahan," kata Jajat dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (21/4).
Jokowi, kata Jajat, bisa belajar dari mantan Presiden SBY yang mengambil langkah cepat, mencopot menteri berkinerja buruk meski usia pemerintahannya belum setahun.
"Keberanian Jokowi dalam mereshuffle kabinet akan menunjukan keseriusannya dalam menangani berbagai permasalahan bangsa. Sebab, publik sudah menilai langsung bagaimana kinerja menteri dalam kabinet Jokowi," papar dia.
Jajat meyakini kendala yang akan dihadapi oleh Jokowi dalam reshuffle datang dari partai-partai pendukungnya karena sejumlah menteri berkinerja buruk diantaranya merupakan menteri dari partai politik. Meski demikian, Jokowi harus melawannya untuk kepentingan rakyat.
"Nanti akan terlihat apakah Jokowi sebagai Presiden mampu mengedepankan kepentingan rakyat atau mempertahan orang-orang dalam kabinetnya berdasarkan titipan partai," tukas Jajat.
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK diantaranya terlihat dari hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia yang dirilis beberapa hari lalu. Hasilnya, sebanyak 48,5 persen publik tak puas kepada pemerintahan.
Angka sebesar 48,5 persen itu gabungan dari penilaian publik yang sangat tidak puas (5,8%) dan kurang puas (42,7%). Sementara penilaian masyarakat yang puas sebesar 44 persen yaitu gabungan cukup puas (40,5%), dan sangat puas (3,5%). Tidak tahu/tidak jawab (7,5%).
[dem]
