Berita

ilustrasi

Jokowi Tak Serius Perangi Mafia Gula di Indonesia

RABU, 15 APRIL 2015 | 22:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Negara harus memperhatikan nasib petani dengan tidak mengimpor gula, yang pada akhirnya menyengsarakan petani tebu.

Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis, Lie Kamadjaja, menyampaikan hal tersebut saat memberikan testimoni dalam acara peluncuran buku "Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan" karya Ahmad Syafii Maarif di Auditorium CSIS, di bilangan Jakarta Pusat Selasa (14/4) malam.

"Sejalan dengan yang Buya sampaikan bahwa Al Qurán pro-orang miskin dan anti kemiskinan, harusnya negara memperhatikan nasib petani dengan tidak mengimpor gula, yang pada akhirnya menyengsarakan petani tebu," ujar pengusaha gula nasional ini.


Dia mengungkapkan, situasi pertanian di Indonesia masih saja gelap. Harapan mengembalikan marwah Indonesia sebagai Negara swasembada pangan, masih jauh dari kenyataan. Hal ini yang dirasakan petani tebu lokal. Jelang masa panen yang akan jatuh pada bulan Mei 2015, Indonesia justru membuka keran impor gula mentah sebanyak 1,5 juta ton. Gula mentah dipakai sebagai bahan baku gula industri yang diproduksi industri gula rafinasi untuk pabrik makanan-minuman.

Karena itu pada acara yang juga dihadiri Sofjan Wanandi selaku Tim Ahli Ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, Lie Kamadjaja menyampaikan kritik keras atas kebijakan impor tersebut. Baginya, keran impor akan menyengsarakan petani tebu.

"Membuka keran impor adalah bentuk pengingkaran pada perlindungan petani lokal. Dan membuktikan bahwa Jokowi tak serius perangi mafia gula di Indonesia," tegasnya.

Bagi Lie Kamadjaja yang memiliki pabrik gula di Blora, situasi tak hanya berat untuk petani namun juga berat bagi industri gula nasional. Akan tetapi, sebagaimana sudah menjadi komitmennya, bahwa pabrik gula Blora yang menerapkan 100% tebu hasil dari petani plasma akan sekuat tenaga menggunakan tebu hasil panen petani. "Ini wujud nyata dari prinsip bahwa pabrik dan petani kudo mulyo berbarengan," pungkasnya.

Buya Syafii Maarif yang hadir sebagai narasumber talkshow tentang buku terbarunya turut menyoroti situasi pelik ini dengan mendorong lahirnya pemimpin yang negarawan. Pemimpin negarawan adalah pemimpin yang mampu melampaui kepentingan kelompok, demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Bangsa ini harus lekas siuman, kita sedang paceklik negarawan saat ini" terang Buya Syafii. Dalam konteks ini, seorang negarawan sejati adalah mereka yang mau melindungi kelompok marjinal di negeri ini, termasuk didalamnya para petani tebu diatas. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya