Berita

freddy budiman/net

Hukum

Legislator PKS Desak Eksekusi Mati Freddy Budiman

RABU, 15 APRIL 2015 | 13:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy mendesak Kejaksaan Agung segera mengeksekusi para napi narkoba yang sudah mendapat putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan.

"Seperti Freddy Budiman, yang sebenarnya telah mendapatan vonis mati namun karena tidak segera dieksekusi masih saja mengendalikan peredaran narkoba dari balik penjara," jelasnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (15/4).

Aboe Bakar mengingatkan, tindakan Freddy itu bukan kali pertama dilakukannya. Lagipula bersangkutan tidak ada upaya untuk tobat atau memperbaiki diri.


"Apabila tetap dibiarkan dan tidak segera dieksekusi, terbukti banyak membawa mudharat untuk bangsa ini," tegasnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan, obat terlarang yang diedarkan Freddy itu jenis baru berupa CC4. Efek obat jenis ini lebih berbahaya dari ekstasi karena bisa menyebabkan kematian.

"Saya juga mendesak agar Kemenkumham melakukan investigasi internal. Bagaimana mungkin Freddy Budiman yang ada di penjara bisa memiliki mengendalikan peredara narkoba lintas negara," herannya.

Hal ini terlihat dari barang bukti yang diamankan Bareskrim berupa 50 ribu butir ekstasi yang diduga dari Belanda, 800 gram sabu diduga dari Pakistan, dan 122 lembar narkotika berbentuk perangko (CC4) diduga dari Belgia.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal, apabila di lapas dengan pengamanan maksimum ternyata napi masih bisa mengendalikan transaksi narkoba lintas negara. Oleh karenanya, sekali lagi ia menekankan, harus dilakukan investigasi internal di Kemenkumham. Pasalnya, mustahil hal ini bisa dilakukan tanpa bantuan aparat, tengarai Aboe Bakar.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya