Berita

Anggota DPR Kritik Pelaksanaan Ujian Nasional Online

SELASA, 14 APRIL 2015 | 16:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ujian Nasional untuk jenjang sekolah setingkat SMA dengan sistem online atau UN berbasis komputer (Computer Based Test/CBT) mendapat perhatian dari anggota DPR.

Kuswiyanto, Anggota DPR RI Komisi VIII, mengatakan bahwa ujian dengan sistem online merupakan sistem baru sehingga masih terdapat beberapa kendala. Meskipun demikian, ia menaruh harapan besar jika sistem ini berhasil dapat diterapkan bukan hanya pada sistem ujian tetapi juga pada proses pengajaran di seluruh sekolah di Indonesia.

"Saya membayangkan kalau sistem online ini berhasil maka merupakan satu lompatan besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Ke depan, tidak hanya untuk ujian tapi bisa diterapkan dalam proses pembelajaran," ujar Kuswiyanto di sela-sela kunjungan ke salah satu Madrasah Aliyah di Bangil, untuk memantau pelaksanaan UN di wilayah Jawa Timur, Senin (13/4).


Kuswiyanto yang sangat concern dengan dunia pendidikan menambahkan bahwa dari hasil kunjungannya ke Jawa Timur khusus terkait UN Sistem Online masih menyisakan beberapa permasalahan.

"Kasus kemarin yang ditemui oleh tim Komisi VIII DPR, di Surabaya ada siswa yang tidak bisa tersambung ke sistem untuk memasukkan jawaban. Harus menunggu sampai jam 4 sore setelah semua teman-temannya pulang baru bisa. Ini bisa menyebabkan stres luar biasa bagi siswa tersebut," tambah politis PAN ini.

Menurutnya, kejadian seperti itu seharusnya bisa diprediksi sebelumnya dan disiapkan solusi.

"Harus ada plan B ketika siswa tidak bisa akses online, misal disiapkan dengan cara manual sehingga tidak usah menunggu berjam-jam yang dapat memicu stress siswa," sambung anggota DPR dari Daerah Pemilih Jawa Timur tersebut.

Sistem online, menurut Kuswiyanto, perlu juga didukung oleh peningkatan integritas dari semua pihak yang terlibat: pembuat soal, dinas pendidikan, kepala soal, pengetik soal, dan bahkan orang tua siswa harus juga memiliki integritas yang baik.

"Dengan sistem apapun jika tidak ada integritas tidak akan benar," tandasnya.

Saat ini masih ada stigma di kalangan siswa dan orang tua bahwa ujian sekolah tujuannya untuk lulus bukan untuk menguasai standar kompetensi yang ditentukan kurikulum. Sementara, tujuan dari ujian nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ujian tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Hal ini, menurut Kuswiyanto, jika tidak diberikan pemahaman dan sosialisasi tentang arti penting kompetensi, maka para siswa dan orang tua tadi akan menganggap ujian nasional bukan lagi sesuatu yang penting, karena beranggapan pasti lulus.

Dari hasil pemantauan UN di Jawa Timur yang dilakukan Komisi VIII DPR, khususnya pada sekolah lanjutan atas keagamaan (Madrasah Aliyah) perlu ada beberapa perbaikan.

"Dari sisi teknologi harus disiapkan secara matang kesiapan komputer dan jaringan yang memadai. Sekarang masih baru dicobakan ke 556 sekolah. Bayangkan nanti kalau semua sekolah serentak dengan sistem online, mampu tidak jaringan servernya menampung loading data yang begitu besar”, jelas Kuswiyanto.

Tak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Dari sejak soal dibuat, diketik ke dalam sistem online, dikoneksikan melalui internet, guru, dan semua pihak harus siap.

Hal paling penting adalah perlu dipastikan sistem itu berjalan.

"Dengan sistem online seharusnya orang tua bisa langsung melihat hasilnya dalam waktu singkat. Kalau harus diolah manual lagi percuma," demikian Kuswiyanto. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya