Komisi VIII DPR RI meminta agar jamaah haji Indonesia 2015 tetap ditempatkan di daerah Markaziyah ketika berada di Madinah. Permintaan tersebut berkenaan dengan informasi yang diterima bahwa sebagian besar pemondokan di sekitar mesjid nabawi akan diruntuhkan sebelum musim haji tahun ini.
Dengan kondisi itu, kantor urusan haji di Saudi mengkhawatirkan bahwa akan terjadi kompetisi antara Indonesia dengan negara-negara lain untuk memperebutkan pemondokan di daerah markaziyah yang masih tersisa.
"Ketika berkunjung ke Madinah, panja BPIH komisi VIII mendapatkan laporan bahwa akan ada peruntuhan beberapa hotel di sekitar mesjid. Katanya, peruntuhan tersebut seiring dengan rencana pemerintah Saudi untuk memperluas mesjid nabawi," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (12/4).
Dikatakannya, laporan itu masih bersifat lisan. Karena itu, Komisi VIII meminta agar KUH di Saudi menyiapkan bukti-bukti tertulis tentang rencana tersebut.
Jika betul ada rencana seperti itu, kata dia, pemerintah Saudi diyakini pasti akan memberikan laporan tertulis kepada negara-negara yang jumlah jamaahnya besar seperti Indonesia. Lagi pula, rencana tersebut dinilai kurang rasional mengingat pelaksanaan haji tinggal 3 bulan lagi.
"Agar dapat kepastian, Komisi VIII meminta bukti surat atau pemberitahuan resmi dari pemerintah Saudi. Semestinya, tanpa diminta, KUH sudah mengirimkan surat ke kementerian haji Saudi untuk meminta informasi," imbuhnya.
Andaikata rencana itu memang ada, dia meminta tim KUH untuk tetap mencari pemondokan di sekitar markaziyah. Ini penting agar jamaah haji Indonesia tidak terkendala untuk melaksanakan ibadah shalat 'arbain di mesjid Nabawi.
"Namun sangat disayangkan, sampai saat ini KUH Kementerian Agama di Saudi belum melakukan verifikasi dan negosiasi kepada para pemilik pemondokan. Padahal, waktu sudah semakin dekat. Sementara, Indonesia negara paling membutuhkan mengingat jumlah jamaahnya yang sangat besar," tukasnya.
[dem]
