Berita

Politik

Jokowi Harus Tegas, Pecat Puan Maharani dari Kabinet Kerja

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 13:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Struktur Kepengurusan PDI Perjuangan yang baru kembali menempatkan Puan Maharani sebagai pengurus DPP bidang politik. Bukankah Presiden Jokowi menyuruh untuk melepaskan jabatan di partai kepada para menteri!

"Ini bukti bahwa Presiden Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Revolusi mental ala Jokowi hanya bualan untuk menarik simpati rakyat," kata Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Menurut dia Presiden Jokowi harusnya tegas dan konsisten dengan janjinya bahwa seseorang yang menjadi menteri harus melepaskan jabatan di partai. Karena itulah pilihan bagi Puan saat ini adalah, jika mau tetap menjadi pengurus partai maka dia harus dicopot atau mundur dari jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.


Rakyat, katanya, sangat berharap banyak terhadap Jokowi-JK sebagai pemimpin mereka tetapi nyatanya banyak gejolak yang silih berganti dalam pemerintahan yang membuat kepentingan untuk rakyat dinomorduakan. Harapan dan amanah yang besar rakyat Indonesia harus menjadi prioritas dari pemerintah untuk segera direalisasikan, bukan malah terus berputar-putar dalam masalah golongan dan partai politik.

"Jokowi harus buktikan bahwa revolusi mental bukan hanya bualan belaka, sekarang waktunya kerja bukan hanya pencitraan," tutupnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya