Berita

Politik

Jokowi Harus Tegas, Pecat Puan Maharani dari Kabinet Kerja

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 13:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Struktur Kepengurusan PDI Perjuangan yang baru kembali menempatkan Puan Maharani sebagai pengurus DPP bidang politik. Bukankah Presiden Jokowi menyuruh untuk melepaskan jabatan di partai kepada para menteri!

"Ini bukti bahwa Presiden Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Revolusi mental ala Jokowi hanya bualan untuk menarik simpati rakyat," kata Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Menurut dia Presiden Jokowi harusnya tegas dan konsisten dengan janjinya bahwa seseorang yang menjadi menteri harus melepaskan jabatan di partai. Karena itulah pilihan bagi Puan saat ini adalah, jika mau tetap menjadi pengurus partai maka dia harus dicopot atau mundur dari jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan begitu juga sebaliknya.


Rakyat, katanya, sangat berharap banyak terhadap Jokowi-JK sebagai pemimpin mereka tetapi nyatanya banyak gejolak yang silih berganti dalam pemerintahan yang membuat kepentingan untuk rakyat dinomorduakan. Harapan dan amanah yang besar rakyat Indonesia harus menjadi prioritas dari pemerintah untuk segera direalisasikan, bukan malah terus berputar-putar dalam masalah golongan dan partai politik.

"Jokowi harus buktikan bahwa revolusi mental bukan hanya bualan belaka, sekarang waktunya kerja bukan hanya pencitraan," tutupnya.[dem]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya