Berita

nusron wahid/net

GP Ansor: Jangan Sampai Umat Islam Indonesia Dibawa-bawa dalam Konflik Yaman dan Saudi

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 11:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Umat Islam Indonesia diharapkan tidak diseret-seret dalam konflik antara Arab Saudi dengan Kelompok Syi'ah Houthi. Sebab Indonesia merupakan negara yang anti-perang dan mencintai perdamaian. Bahkan, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia harus ikut aktif dan terlibat dalam upaya perdamaian dunia.

"Karena itu atas nama apapun, dan konflik apapun, kita tidak membenarkan cara-cara perang untuk menyelesaikan masalah. Karena akan memakan korban kemanusiaan," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, beberapa saat lalu (Minggu, 12/4).

Namun pada sisi lain, Nusron menegaskan bahwa bangsa Indonesia sangat menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Dengan demikian, apapun alasannya, Presiden Yaman Abedrabbuh Mansour Hadi yang digulingkan oleh pengikut Abdul Malek al Houthi adalah Presiden yang dipilih secara demokratis.


"Karena itu, GP Ansor juga tidak membenarkan cara-cara kudeta dalam meraih kekuasaan. Namun Ansor sangat lebih tidak membenarkan adanya peperangan untuk meraih kekuasaan," tegasnya.

Untuk itu, GP Ansor meminta agar konflik Arab Saudi dan Negara Teluk, kecuali Oman, dengan kelompok Syi'ah Houthi di Yaman tidak dikaitkan dengan sentimen konflik aliran Sunni dan Syi'ah. Sebab antara Abedrabbuh Mansour al Hadi dan Abdul Malek al Houthi sesungguhnya adalah penganut Syi'ah Zaidiyyah. Jadi, konflik ini tidak ada kaitannya dengan Sunni dan Syi'ah.

"Melainkan lebih pada ketakutan dan ancaman kepentingan dan politik masing-masing negara, yang kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh ikut terlibat dan intervensi," ujarnya.

Karena itu, GP Ansor mengimbau bangsa Indonesia terutama umat Islam dan ulama Indonesia tidak terkecoh dan jangan mau ditunggangi kepentingan pihak lain.

"Masak tokoh-tokoh Islam Indonesia ditunggangi kedutaan negara lain, untuk mendukung aksi perang yang mereka lakukan. Kita umat Islam Indonesia jangan mau dipakai orang lain," tukasnya.

Sebelumnya, sejumlah ulama menyambangi kediaman Duta Besar Arab Saudi. Kehadiran para ulama ini untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintah Arab Saudi yang memimpin operasi decisive storm terhadap pemberontak Syiah Houthi di Yaman.

Bagi GP Ansor, perang bukanlah solusi. Apalagi, jika itu dari Arab Saudi maka ada kemungkinan biaya perangnya merupakan uang dari biaya haji.

"Jangan-jangan duit yang dibuat biaya perang uangnya jamaah haji. Masak dana hasil umat Islam untuk perang sesama umat Islam," ungkap Nusron. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya