Berita

PEMBLOKIRAN SITUS

Kementerian Komunikasi Diingatkan Tak Mengulangi Kesalahan

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 06:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam prosedur normalisasi pemblokiran situs.

Demikian disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 12/4).

"Pemerintah harus segera melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait untuk proses normalisasi dan melakukan pemberitahuan secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor, sesuai ketentuan Pasal 16 Permenkominfo 19/ 2014," ungkap Nasir.


Selain itu,  Nashir meminta pemerintah merehabilitasi situs yang tidak terbukti bermuatan negatif dan telah diumumkan bermuatan negatif sebelumnya. Hal ini mengingat,tindakan pemblokiran tersebut telah memberikan streotype negatif terhadap pemilik situs dan meresahkan masyarakat.

"Streotype negatif sudah terlanjur melekat kepada para pemilik situs dan organisasi masyarakat islam yang merupakan afiliasi dari situs tersebut " ungkap Nasir.

Pada bagian lain, Nasie mwnilai sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) yang menarik pemblokiran 12 Situs yang terbukti tidak mengandung muatan negatif patur mendapat sambutan hangat.[ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya