JK Tidak Sensitif pada Aspirasi Rakyat!

. Urusan mengganti menteri merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Karena itu, secara formal, Wakil Presiden maupun para menteri tidak pantas mengemukan persoalan ada pergantian menteri atau tidak ada pergantian kepada publik.

"Presiden dan Wakil Presiden bisa saja berkoordinasi soal reshuffle. Tetapi yang mengatakan reshuffle kepada publik itu ya Presiden," kata gurubesar ilmu hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Ssep Warlan Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 8/4).

Pernyataan Asep ini terkait dengan wacana saling menegasikan antara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Andi mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle, sementara JK mengatakan tidak akan ada reshuffle.

Di luar konteks saling bantah itu, Asep juga menilai JK memang tidak sensitif pada aspirasi rakyat yang berkembang. Rakyat sudah mau ada perubahan di level menteri, karena selama pemerintahan ini berjalan, bukan kesejahteraan yang didapat melaikan kesusahan-kesusahan baru dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), listrik dan gas.

"Dan memang faktanya, banyak menteri yang tidak berkualiatas," ungkap Asep.

Asep sendiri menilai, idealnya reshuffle dilakukan sebelum bulan Juli atau Agustus. Sebab bulan itu biasanya sudah membahas lagi APBN Perubahan. [ysa]