Hingga Maret, Belanja Infrastruktur Masih Nol

Penyerapan belanja in­frastruktur tahun ini masih nol. Alasannya masih tahap tender.

Padahal, realisasi belanja negara sudah terserap 18 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984 triliun.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, belanja yang sudah dilakukan pemerintah ada­lah belanja rutin. "Belanja rutin itu seperti belanja pegawai dan trans­fer ke daerah," katanya, kemarin.

Sedangkan, belanja untuk infrastruktur masih dalam tahap tender. Kendati begitu, kata dia, pemerintah akan menggeber ten­der untuk proyek pembangunan infrastruktur pada bulan ini.

Sofyan juga ngeles, realisasi be­lanja negara yang sebesar 18 persen masih lebih baik jika dibandingkan pada periode Januari-Maret 2014 yang sebesar 15 persen.

Dia mengatakan, belanja-be­lanja proyek infrastruktur me­mang masih dalam tahap tender mengingat APBNP 2015 baru di­sahkan pada pertengahan Februari. "Artinya baru satu setengah bulan. Jadi, yang bisa dikeluarkan ya dikeluarkan," tegasnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menarik investasi di bidang in­frastruktur melalui penanaman modal asing (PMA).

"Biasanya kalau PMA itu bi­caranya mengenai manufaktur, jasa, ritel, sekarang kami juga harus makin aktif menarik PMA di bidang infrastruktur, karena infrastruktur sekarang sudah menjadi lahan investasi yang menarik," ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIP­MI) Bahlil Lahadalia berharap, pemerintah membuka seluas-lu­asnya partisipasi pengusaha lokal dan daerah dalam kegiatan pem­bangunan. Terutama pengerjaan proyek infrastruktur di daerah yang kerap dimonopoli BUMN.

"Untuk proyek-proyek penger­jaan dengan nilai yang sangat kecil, HIPMI ingin ambil bagian, jangan BUMN terus yang ngam­bil," ujar Bahlil.

Dikatakan Bahlil, terdapat banyak potensi-potensi pengusaha muda di daerah yang mampu bersaing untuk membangun infrastruktur. Apalagi, pemerintahan Jokowi sedang membangun banyak proyek in­frasturktur dari Sabang sampai Merauke. "Harus ada pemerataan. Nggak boleh hanya bertumpu di satu wilayah," tukasnya. ***