Berita

FAKSI: Hentikan Kriminalisasi Kasus Indra Faisal!

SELASA, 07 APRIL 2015 | 23:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Jaksa Agung diminta memperingatkan bawahannya di Kejaksaan Negeri Medan untuk mencermati ulang berkas kasus Indra Faisal versus Hasan Widjaja, yang diawali dengan kasus jual beli rumah tahun 1997.

Patut diduga, kasus ini bernuansakan kriminalisasi dari perdata murni bergeser ke pidana dengan beberapa bukti pendukung diantaranya berkas tiga kali dikembalikan oleh Jaksa. Kasus ini terkesan dipaksakan sehingga aroma "main mata" terjadi di antara penegak hukum yang dapat dilihat dari proses yang sedang berjalan.

Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI), Hermawi Taslim dan Konsultan Komunikasi Politik dan Hukum, AM Putut Prabantoro setelah menerima pengaduan kasus Indra Faisal dan isterinya, Ester Boru Ginting di Jakarta, Selasa (7/4).

FAKSI juga meminta Mabes Polri untuk menyelidiki kemungkinan dicederainya profesionalisme Polri dalam proses penanganan kasus tersebut, dan bila perlu dilakukan gelar ulang perkara di Mabes Polri.

Hermawi Taslim, yang juga Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem  (BAHU) menjelaskan bahwa, FAKSI akan mengawal kasus ini dengan seksama terutama karena Jaksa Agung telah berkomitmen membentuk Satgas Anti Mafia Hukum.

FAKSI, menurut Hermawi, merupakan kumpulan pengacara professional yang mendedikasikan sebagian waktu dan profesionalisme untuk menerima berbagai pengaduan dari seluruh penjuru tanah air dan dilakukan secara proDeo.

"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang menegaskan kesungguhannya untuk melakukan penataan internal dan penegakan prosfesionalisme para aparatnya tanpa pandang bulu. Bahkan Jaksa Agung menegaskan penataan kembali tersebut termasuk di dalamnya mencegah terjadinya konspirasi dengan berbagai unsur yang dapat merusak integritas dan profesionalisme kejaksaan," ujar Hermawi, yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hermawi menguraikan bahwa kasus yang dialami oleh Indra juga terkesan merupakan tindak pemerasan yang dilakukan oleh para pihak terkait. Hal ini patut diduga dari, menurut Hermawi Taslim, keterlibatan berbagai pihak di dalam kasus tersebut dan bahkan terdapat manipulasi data. 

Bahkan dijelaskan lebih lanjut, kasus ini digunakan sebagai pintu masuk untuk menggoyang kedudukan isteri Indra, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kasus tersebut karena kasus ini terjadi sebelum Indra menikah dengan isterinya.

Sementara itu, Putut Prabantoro menjelaskan bahwa dalam kasus Indra Faisal versus Hasan Widjaja digunakan pemberitaan yang bernuansakan negatif karena yang diserang adalah isteri dari Indra, yang sebenarnya tidak ada korelasi dengan kasus ini. 

Jika dilakukan audit jurnalistik, apakah pemberitaan tersebut tendesius atau tidak bisa dilihat dari cara pemberitaannya dan konten yang ada di dalamnya.

"Kita bisa melihat kasus ini sebagai tindak kriminalisasi atau tidak dari audit pemberitaan. Silahkan rekan wartawan dan media lain untuk mengaudit pemberitaan yang ada. Atas nama keadilan, Dewan Pers juga diimbau untuk mengaudit berita yang dikeluarkan terkait kasus ini," jelas Putut Prabantoro, yang juga merupakan Konsultan Komunikasi Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA).[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya