Berita

net

Politik

Kabar Penyedotan Data Ala Luhut Panjaitan Pintu Masuk Bongkar Kecurangan Pilpres

SELASA, 07 APRIL 2015 | 19:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar penyedotan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan bisa menjadi jalan membongkar dugaan kecurangan pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Sangat berbahaya jika ada pihak yang dapat menyedot data-data penting KPU. Secara teoritis data yang tersedot itu bisa digunakan untuk mengatur hasil pemilu sebelum hari pencoblosan," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Selasa (7/4).

Jajat mengeritik pernyataan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang mengatakan kalaupun terjadi peretasan sistem IT KPU tidak mempengaruhi hasil akhir pemilu. Menurut dia, hal itu benar karena perhitungan suara dilakukan secara manual. Namun, Hadar lupa bahwa kabar yang beredar belakangan ini sebagaimana isi pesan singkat (SMS) politisi Partai Nasdem Akbar Faisal yang bocor ke publik, adalah masalah penyedotan data KPU, bukan terkait peretasan.


"Sekarang yang penting, supaya semua jadi jelas dan tidak terucap fitnah, Akbar Faisal harus muncul dan bongkar semua yang ia ketahui tentang dugaan sedot-menyedot data KPU ala Luhut Panjaitan," jelasnya.

Jajat berkeyakinan operasi penyedotan data KPU dilakukan tidak dengan sembarangan, dan harus dengan kerja-kerja intelijen. Pekerjaan yang tidak mudah itu memerlukan komando yang efektif, sistematis dan masif demi mempengaruhi hasil akhir pemilu.

Dia mencontohkan, penyedotan data bisa digunakan untuk menambah dan mengurangi jumlah kertas suara, atau membuat kesepakatan dengan para penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah.

"Ini bukan urusan mudah. Namun jika berhasil maka kecurangan bisa terjadi tanpa jejak karena dilakukan sebelum hari pencoblosan," tukas Jajat.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya