Berita

net

Politik

Kabar Penyedotan Data Ala Luhut Panjaitan Pintu Masuk Bongkar Kecurangan Pilpres

SELASA, 07 APRIL 2015 | 19:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar penyedotan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan bisa menjadi jalan membongkar dugaan kecurangan pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Sangat berbahaya jika ada pihak yang dapat menyedot data-data penting KPU. Secara teoritis data yang tersedot itu bisa digunakan untuk mengatur hasil pemilu sebelum hari pencoblosan," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Selasa (7/4).

Jajat mengeritik pernyataan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang mengatakan kalaupun terjadi peretasan sistem IT KPU tidak mempengaruhi hasil akhir pemilu. Menurut dia, hal itu benar karena perhitungan suara dilakukan secara manual. Namun, Hadar lupa bahwa kabar yang beredar belakangan ini sebagaimana isi pesan singkat (SMS) politisi Partai Nasdem Akbar Faisal yang bocor ke publik, adalah masalah penyedotan data KPU, bukan terkait peretasan.


"Sekarang yang penting, supaya semua jadi jelas dan tidak terucap fitnah, Akbar Faisal harus muncul dan bongkar semua yang ia ketahui tentang dugaan sedot-menyedot data KPU ala Luhut Panjaitan," jelasnya.

Jajat berkeyakinan operasi penyedotan data KPU dilakukan tidak dengan sembarangan, dan harus dengan kerja-kerja intelijen. Pekerjaan yang tidak mudah itu memerlukan komando yang efektif, sistematis dan masif demi mempengaruhi hasil akhir pemilu.

Dia mencontohkan, penyedotan data bisa digunakan untuk menambah dan mengurangi jumlah kertas suara, atau membuat kesepakatan dengan para penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah.

"Ini bukan urusan mudah. Namun jika berhasil maka kecurangan bisa terjadi tanpa jejak karena dilakukan sebelum hari pencoblosan," tukas Jajat.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

UPDATE

Adab di Atas Selebrasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:12

Belgia vs Mesir Berbagi Skor 1-1

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:10

Pidato Bernuansa Sindiran Berpotensi Memicu Reaksi Balik Publik

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:39

Membongkar Skandal #SellIndonesia, Hebatnya Rupiah Menguat

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:19

Edura School Jawab Tantangan Guru di Era Digital

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:03

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:37

Mahfud MD: UU Polri Abaikan Komisi Reformasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:24

ART Indonesia Disiksa Mirip Samsak Tinju di Malaysia

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:01

Kerja Prabowo Sudah Bagus, tapi Jangan Pidato Meledek Lagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:29

Sambut 1 Muharam Setop Saling Fitnah dan Provokasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:25

Selengkapnya