Pemerintah diminta untuk tidak sembarang buka keran impor pangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi.
Pimpinan KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya memang ikut memantau kebijakan impor pangan supaya tidak merugikan negara dan petani. "Untuk saat ini kita dalami impor gula," ujarnya kepada Rakyat Merdeka.
Dia mengatakan, pihaknya sedang mempelajari tata niaga impor gula. KPK, kata dia, sudah memanggil menteri terkait dengan kebijakan impor gula ini.
Ketua Dewan Hortikultura IndoÂnesia Benny Kusbini mengatakan, pihaknya menyambut baik masuknya KPK untuk mengawasi kegiatan impor pangan. Diharapkan, dengan masuknya lembaga anti rasuah ini tidak ada lagi para mafia yang mainkan izin impor pangan.
"Selama ini izin impor banyak dimainkan para spekulan dan pemÂburu rente karena biaya politik maÂhal. Jadi yang mudah dimainkan impor pangan," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia juga menyindir kebijakan pemerintah soal impor pangan. Menurut dia, selama ini selalu berteriak-teriak tidak akan impor pangan, tapi pada kenyataan imÂpor selalu terjadi setiap tahun.
Benny juga menyayangkan, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap masuknya pangan ilegal ke dalam negeri. Saat ini, banyak selundupan pangan masuk melalui daerah-daerah perbatasan.
Menurut dia, impor tidak haram jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Tapi, jika produksi dalam negeri mencukupi pemerintah harus melarang impor karena akan merugikan negara.
Anggota Komisi IV DPR FirÂman Soebagyo mensinyalir, ada permainan dari para mafia panÂgan di semua kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerÂintah karena kebijakan tersebut sangat menguntungkan. "Ada fee yang didapat dari para importir itu, karena biasanya harganya lebih murah," katanya.
Dia mengatakan, kinerja mafia impor pangan ini sudah sangat terorganisir. Ada pihak-pihak yang bertugas menyebarkan isu kelangkaan dan penahanan stok. Kondisi tersebut untuk membuat resah masyarakat dan menjadikan alasan pemerintah untuk membuka keran impor pangan. "KPK harus bongkar para pemburu rente di impor pangan," tegasnya.
Sementara, Menko PerekonoÂmian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah tetap akan membuka keran impor pangan dalam wakÂtu dekat untuk mengamankan pasokan selama Lebaran. "Daging dari sekarang harus dibuka kerannya. Sudah ada izinnya untuk kuota 500 ribu ekor sapi. Tapi harus diawasi," katanya.
Selain sapi, kata dia, pemerintah juga akan mulai membuka keran impor sejumlah bahan pangan lainnya. Pemerintah menjanjikan, sebelum Lebaran semua pasokan bahan pokok tercukupi. "Begitu juga kita menjaga pasokan ayam, gula, telur. Itu diantisipasi semua," terangnya.
BUMN Dilarang Menimbun Bahan Pokok
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, akan memÂbuat aturan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak menimbun bahan pokok kebutuhan masyarakat di gudang miliknya.
Mendag menjelaskan, alasan aturan ini dibuat karena diÂrinya terus mendapatkan laporan mengenai tidak bagusnya gula-gula yang berada di pasaran. "Itu gula yang disimpan 1-2 tahun lalu. Nanti saya akan keluarkan aturan penimbunan gula nggak boleh," tegasnya.
Dia menjelaskan, gudang-guÂdang penyimpanan ini memang dimiliki para BUMN, namun gula tersebut bukanlah miliknya tetapi pihak lain. "Swasta itu pinjam gudang, seharusnya dikeÂluarin dong. Mereka mau mainin harga," tegasnya. ***
