Berita

kim jong un/net

Mengapa Ada Anggapan Kim Jong Un akan ke Bandung

MINGGU, 05 APRIL 2015 | 21:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kim Jong Un memegang dua posisi kunci di Korea Utara yang memantapkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi negeri itu. Kedua posisi kunci itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Pekerja dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional.

Selain Partai Pekerja dan Komisi Pertahanan Nasional ada satu lagi lembaga tinggi di Korea Utara, yakni Majelis Tertinggi Rakyat yang dipimpin seorang ketua yang disebut presiden. Sejak 1998, Majelis ini dipimpin Kim Yong Nam, salah seorang sahabat pendiri Korea Utara, Kim Il Sung.

Majelis Tertinggi Rakyat memiliki tiga organ penting, yakni Presidium, Kabinet dan Kejaksaan.


"Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah, dan ketuanya sering juga disebut sebagai presiden," ujar Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, dalam perbincangan dengan redaksi barusan.

Teguh mengatakan, perbedaan sistem politik antara Indonesia dan Korea Utara inilah yang kelihatannya memunculkan spekulasi Kim Jong Un akan datang ke Bandung untuk menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA).

"Kelihatannya setiap kali disebutkan Presiden Korea Utara, secara otomatis kita yang mendengar langsung mengasosiasikannya dengan Kim Jong Un, karena kita menggunakan sistem politik kita sebagai patokan. Padahal Kim Jong Un bukan presiden. Dia adalah Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan mendapat gelar resmi Marshal Kim Jong Un," jelas Teguh.

Posisi Kim Jong Un, sambung dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini, berada di atas Partai Pekerja, Komisi Pertahanan Nasional dan Majelis Rakyat Tertinggi.

"Karena itu, seperti kakek dan ayahnya dia disebut sebagai pemimpin tertinggi," ujar Teguh lagi.

Teguh mengatakan, pihak Kedubes Korea Utara di Jakarta telah memastikan bahwa delegasi Korut dalam peringatan KAA itu akan dipimpin oleh Presiden Kim Yong Nam. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI pun mengirimkan surat undangan untuk Kim Yong Nam, bukan untuk Kim Jong Un. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya