Berita

kim jong un/net

Mengapa Ada Anggapan Kim Jong Un akan ke Bandung

MINGGU, 05 APRIL 2015 | 21:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kim Jong Un memegang dua posisi kunci di Korea Utara yang memantapkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi negeri itu. Kedua posisi kunci itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Pekerja dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional.

Selain Partai Pekerja dan Komisi Pertahanan Nasional ada satu lagi lembaga tinggi di Korea Utara, yakni Majelis Tertinggi Rakyat yang dipimpin seorang ketua yang disebut presiden. Sejak 1998, Majelis ini dipimpin Kim Yong Nam, salah seorang sahabat pendiri Korea Utara, Kim Il Sung.

Majelis Tertinggi Rakyat memiliki tiga organ penting, yakni Presidium, Kabinet dan Kejaksaan.


"Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah, dan ketuanya sering juga disebut sebagai presiden," ujar Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, dalam perbincangan dengan redaksi barusan.

Teguh mengatakan, perbedaan sistem politik antara Indonesia dan Korea Utara inilah yang kelihatannya memunculkan spekulasi Kim Jong Un akan datang ke Bandung untuk menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA).

"Kelihatannya setiap kali disebutkan Presiden Korea Utara, secara otomatis kita yang mendengar langsung mengasosiasikannya dengan Kim Jong Un, karena kita menggunakan sistem politik kita sebagai patokan. Padahal Kim Jong Un bukan presiden. Dia adalah Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan mendapat gelar resmi Marshal Kim Jong Un," jelas Teguh.

Posisi Kim Jong Un, sambung dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini, berada di atas Partai Pekerja, Komisi Pertahanan Nasional dan Majelis Rakyat Tertinggi.

"Karena itu, seperti kakek dan ayahnya dia disebut sebagai pemimpin tertinggi," ujar Teguh lagi.

Teguh mengatakan, pihak Kedubes Korea Utara di Jakarta telah memastikan bahwa delegasi Korut dalam peringatan KAA itu akan dipimpin oleh Presiden Kim Yong Nam. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI pun mengirimkan surat undangan untuk Kim Yong Nam, bukan untuk Kim Jong Un. [dem]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya