Berita

Puan Maharani Ajak Bangun Bangsa dengan Bayar Pajak

KAMIS, 26 MARET 2015 | 19:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kesadaran masyarakat membayar pajak perlu dibangun sehingga tidak ada lagi warga negara yang tidak bayar pajak. Dan dengan membayar pajak, warga negara telah berpartisipasi dalam membangun Indonesia. 

"Ini tanggung jawab sosial sebagai warga negara bahwa kita harus mensukseskan wajib pajak untuk berperan serta membangun negara ini," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, usai melaporkan kewajibannya membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta (Kamis, 26/3).

Dengan membayar pajak, lanjut Puan, warga negara telah berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Karena itu pula harus ada kesadaran, sehingga tidak ada kesan bila membayar pajak sama seperti dikejar debt collector.


"Membangun bangsa ini semangatnya adalah gotong royong. Membangun bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Membayar pajak merupakan tanggung jawab kita mensukseskan pembangunan melalui pembayaran pajak secara berkala," ujar Puan.

Di sisi lain, Puan mengatakan, aparat pemerintah juga harus membangun kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya yang mumpuni. Dan tentu saja, jangan terjadi lagi penyimpangan dan kongkalikong di sektor penerimaan pajak yang menyebabkan rakyat kecewa dan tidak percaya terhadap pemerintah.

"Sumber daya manusia dan infrastruktur juga harus diperbaiki. Gotong royong pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Kesadaran tidak hanya warga negara tapi juga petugas yang bertugas memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat," ujar Puan.

Menurut Puan, apabila aparatur pemerintah sudah memberikan contoh yang baik maka masyarakat juga akan percaya dan mengikutinya.

Sementara itu, Rida Handanu dari Direktorat Jenderal Pajak menambahkan, pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir Maret kepada setiap warga negara untuk melaporkan pajak.

"SPT pribadi hingga akhir maret. Setelah itu denda. Denda tergantung SPT dari masing-masing warga negara," ujar Rida. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya