Upaya pemerintah memecah belah partai politik terlihat sangat jelas. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dengan mudahnya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono adalah salah satu bukti nyata.
"Apakah ini yang disebut revolusi mental, memaksakan kehendak bahkan bila perlu menabrak aturan. Lantas apa artinya hukum yang harusnya dijadikan landasan namun tidak ditaati dan malah terkesan seperti tirani," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya, Selasa (24/3).
Jajat mengatakan sangat wajar bila ada para pihak yang menentang keputusan pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung yang dikeluarkan pemerintah. Akan tetapi bukan hal yang wajar jika keputusan yang dibuat nyata-nyata melanggar aturan.
"Jika hukum sudah tidak dihormati lantas mau dibawa kemana negara ini? Apakah mau menggunakan hukum rimba," imbuhnya.
Dia mempertanyakan sikap diam Jokowi. Menurutnya akan ada polemik baru bila keputusan yang dikeluarkan Menteri Yasonna akhirnya dimentahkan oleh pengadilan.
"Sangat mengherankan kenapa Presiden malah terkesan diam dan tidak perduli dengan kinerja menterinya. Atau memang sengaja dibuat seperti itu karena pengesahan tersebut menguntungkan Presiden," tukas Jajat.
[dem]
