. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar pameran foto hasil reses 47 anggotanya secara virtual di Gedung Nusantara II Kompelek Senayan, Jakarta (Senin, 23/3).
Saat membuka pameran foto tersebut, Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid berharap agar seluruh anggota fraksinya mulai melakukan sosialisasi diri di media sosial (medsos), khususnya terkait program fraksi dan komisi-komisi DPR yang menjadi tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai wakil rakyat.
"Melalui pameran foto secara virtual ini kita harapkan bisa membangun kesadaran anggota untuk aktif sosialisasi di media sosial. Sebagaimana harapan Ketua Fraksi PKB DPR RI Helmy Fishal Zaeni, yang juga seluruh anggota FPKB DPR mampu memanfaatkan medsos ini untuk sosialiasi kepada masyarakat khususnya generasi muda yang sudah melek, memahami medsos," tegas Jazilul yang juga Anggota DPR dari Dapil X Jatim ini dalam keterangannya, Selasa (24/3).
Hadir sebagai pembicara dalam pameran foto tersebut antara lain Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Djohan (Kalimantan Barat), Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah (Banten III), Anggota Komisi V DPR RI Peggi Patricia Pattipi (Papua), dan Anggota Komisi X DPR RI Arzeti Bilbina (Jawa Timur I). Dalam acara itu, mereka menyampaikan unek-uneknya.
"Sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing anggota DPR RI, maka ketika reses ke tengah masyarakat, kita menyerap aspirasi mereka untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan," kata Daniel.
Hal yang sama diungkapkan Siti Masrifah. Menurut dia, dari hasil reses, pihaknya mengumpulkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dari semua masalah, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yaitu BPJS. Realitas di lapangan, ujarnya kondisi kesehatan masyarakat sangat memprihatinkan ketika jatuh sakit dan harus berhadapan dengan birokrasi rumah sakit yang bertele-tele. Kehadiran BPJS sangat dibutuhkan masyarakat.
"Selain itu, kami meminta partisipasi masyarakat untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang peningkatannya drastis saat ini," tuturnya.
Sementara itu untuk daerah Papua menurut Peggi, kebutuhan yang paling mendesak adalah perumahan. Karena itu pihaknya berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa memprioritaskan perumahan itu untuk rakyat Papua. "Bayangkan, satu rumah berukuran kecil seperti gubuk di Jawa itu bisa dihuni oleh puluhan orang, kan memprihatinkan," tambahnya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB A. Lukman Edy dalam kesempatan itu meminta KPU segera menyosialisasikan Undang-undang No 1/2015 tentang Pilkada, di media sosial. Hal itu penting, karena dalam praktiknya Pilkada sekarang ini selalu memanfaatkan medsos dan terbukti berpengaruh besar, maka perlu diatur. "Saya mendorong soal kampanye di medsos diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)," kata Lukman.
Pada dasarnya pengaturan kampanye melalui Medsos harus mengakomodir soal pendaftaran akun resmi calon, melaporkan biaya yang dikeluarkan, komitmen untuk tidak menggunakan medsos untuk black campaign, dan menghindari persoalan SARA. "Selain itu pentingnya sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye lewat medsos," ungkapnya.
[rus]
