. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian hingga Kementerian Hukum dan HAM harus bersinergi mendukung rencana revisi PP 99/2012 tentang pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, mereka jangan sampai sikut-sikutan, karena merasa paling hebat. Dia bilang, relasi fungsional antarlembaga pemerintah dan negara dalam memerangi korupsi adalah sebuah hal yang harus dilihat sebagai rekayasa tatanan pemberantasan korupsi.
"Rekayasa tatanan harus didasarkan pada pemikiran dan hasrat yang komprehensif, tidak cukup dengan melihat satu lembaga lebih hebat atau lebih unggul atau sebaliknya lembaga lain tidak hebat, korup dan tidak unggul. KPK, Jaksa dan Polisi saling mendukung adalah hal mutlak," kata Margarito Kamis dalam keterangannya, Sabtu (21/3).
Relasi fungsional itu, jelas dia, akan terwujud bila ada sebuah kebijakan yang tepat. Artinya, penting bagi Presiden mendefinisikan kualifikasi narapidana korupsi misalnya. Sebab, narapidana korupsi dikategori sebagai narapidana yang dalam sistem hukum disebut sebagai warga binaan.
"Membina tentu tidak untuk membinasakan. Bila bangsa ini hendak membinasakan mereka dengan cara membumihanguskan hak-hak mereka, maka tindakan itu harus memiliki dasar yang kokoh bukan sekadar ubah atau tidak ubah PP itu. Saya setuju bahwa kebijakan baru nanti harus mempromosikan relasi fungsional antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi," terang Margarito.
Presiden Jokowi juga harus terlibat dan fokus soal remisi ini. Soalnya, PP yang mau dirubah berkaitan dengan remisi narapidana yang merupakan kewenangan penuh presiden.
"Tanggung jawab adalah soal inti dalam tata negara dan manejemen pemerintahan. Saya sarankan kepada presiden untuk mengambil kebijakan bukan sebaliknya membiarkan menteri hukum berinisiatif," tutup dia.
[sam]
