Berita

Yenny Sucipto/net

Bisnis

Inilah yang Ditakutkan dari Pelemahan Rupiah

JUMAT, 20 MARET 2015 | 08:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Bayang-bayang krisis ekonomi akibat aksi korporasi saat ini menjadi tren permanen setiap tahun yang menuntut pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penjaminan.

Sekjen Seknas FITRA Yenny Sucipto mengatakan, yang lebih berbahaya, dalam setiap krisis ekonomi di Indonesia selalu ada aksi kejahatan ekonomi dan korupsi misalnya BLBI 1999 dan Bailout Century 2009.

Parahnya, lanjut dia, ketika kejahatan ekonomi itu terjadi, hingga saat ini belum bisa dituntaskan dengan penegakkan hukum yang serius. Justru, seolah-olah penegak politik dan hukum justru tunduk pada konglomerat yang modal usahanya dari merampok keuangan negara memanfaatkan krisis.


"Untuk BLBI saja, hutangya akan kita bayarkan hingga umur 100 Indonesia merdeka 2045 dengan total keseluruhan beserta bunga yang mencapai Rp. 14.000 triliun uang rakyat," ujar Yenny Sucipto dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Untuk itu belajar dari pelemahan rupiah yang terjadi saat ini menembuh angka Rp 13 ribu perdolar AS, potensi krisis ekonomi tetap ada, dan peluang aksi korporasi seperti kasus BLBI sangat kuat terjadi. Korporasi korup di negeri ini bisa sengaja mendorong kiris untuk mendapatkan modal dari negara dengan penanganan krisis.

Mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi, Yenny Sucipto mengatakan ada empat langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus memperbaiki paket kebijakan penanganan pemelahan rupiah yang tidak terlalu kuat, jurus lama dan tidak bertahan lama. Kedua, pemerintah harus mengambil langkah lain untuk menguatkan cadangan APBN dengan menyetop pembayaran bunga BLBI yang terus melambung tinggi akibat pemelahan rupiah.

Ketiga, pemerintah dan penegak hukum harus serius menangani kasus BLBI, menyita asset yang masih dioperasikan oleh konglomerat BLBI sehingga menjadi preseden dan efek jera terhadap kejahatan ekonomi. Dan keempat, pemerintah harus mencegah secara internal agar pelemahan rupiah dan potensi krisis tidak menjadi trend permanen yang menjadi sumber permainan spekulan dan konglomerat. [rus]

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya