Berita

Yenny Sucipto/net

Bisnis

Inilah yang Ditakutkan dari Pelemahan Rupiah

JUMAT, 20 MARET 2015 | 08:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Bayang-bayang krisis ekonomi akibat aksi korporasi saat ini menjadi tren permanen setiap tahun yang menuntut pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penjaminan.

Sekjen Seknas FITRA Yenny Sucipto mengatakan, yang lebih berbahaya, dalam setiap krisis ekonomi di Indonesia selalu ada aksi kejahatan ekonomi dan korupsi misalnya BLBI 1999 dan Bailout Century 2009.

Parahnya, lanjut dia, ketika kejahatan ekonomi itu terjadi, hingga saat ini belum bisa dituntaskan dengan penegakkan hukum yang serius. Justru, seolah-olah penegak politik dan hukum justru tunduk pada konglomerat yang modal usahanya dari merampok keuangan negara memanfaatkan krisis.


"Untuk BLBI saja, hutangya akan kita bayarkan hingga umur 100 Indonesia merdeka 2045 dengan total keseluruhan beserta bunga yang mencapai Rp. 14.000 triliun uang rakyat," ujar Yenny Sucipto dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Untuk itu belajar dari pelemahan rupiah yang terjadi saat ini menembuh angka Rp 13 ribu perdolar AS, potensi krisis ekonomi tetap ada, dan peluang aksi korporasi seperti kasus BLBI sangat kuat terjadi. Korporasi korup di negeri ini bisa sengaja mendorong kiris untuk mendapatkan modal dari negara dengan penanganan krisis.

Mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi, Yenny Sucipto mengatakan ada empat langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus memperbaiki paket kebijakan penanganan pemelahan rupiah yang tidak terlalu kuat, jurus lama dan tidak bertahan lama. Kedua, pemerintah harus mengambil langkah lain untuk menguatkan cadangan APBN dengan menyetop pembayaran bunga BLBI yang terus melambung tinggi akibat pemelahan rupiah.

Ketiga, pemerintah dan penegak hukum harus serius menangani kasus BLBI, menyita asset yang masih dioperasikan oleh konglomerat BLBI sehingga menjadi preseden dan efek jera terhadap kejahatan ekonomi. Dan keempat, pemerintah harus mencegah secara internal agar pelemahan rupiah dan potensi krisis tidak menjadi trend permanen yang menjadi sumber permainan spekulan dan konglomerat. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya