Berita

ilustrasi/net

Hukum

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Kalija

RABU, 18 MARET 2015 | 17:24 WIB | LAPORAN:

. Aksi demonstrasi kembali berlangsung di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/3). Puluhan orang yang tergabung dalam Front Aksi Kedaulatan Migas (FAKM) mendesak lembaga antirasuah menyelidiki musabab mangkraknya proyek pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija).

"Sudah sembilan tahun sejak 2006 proyek itu jalan di tempat atau dibilang mandek," ujar jurubicara FAKM, Jojo Sulistyo di kantor yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Menurutnya, tender proyek yang awalnya dimenangkan salah satu perusahaan milik Grup Bakrie itu berhenti di tengah jalan pengerjaannya. Karenanya, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengakuisisi kepemilikan saham proyek tersebut sebesar 80 persen dengan tetap mengikutsertakan Grup Bakrie.


"Keikutsertaan perusahaan Bakrie ini menuai pertanyaan, sebab sebelumnya Bakrie telah gagal. Kami menduga keterlibatan perusahaan Bakrie sebesar 20 persen di proyek ini ada unsur kongkalikong dengan PGN sendiri," jelas Jojo.

Terlebih, sejak diakuisisi, tidak ada transparansi pengerjaan proyek tersebut oleh PGN maupun perusahaan Bakrie sendiri.

"Karena itu kami menduga kuat adanya unsur tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengerjaan proyek Kalija yang tak kunjung selesai," beber Jojo.

Untuk itu, FAKM mendesak KPK dapat meminta pertanggungjawaban Dirut PGN Hendi Prio Santoso atas keterlibatannya bersama perusahaan Bakrie dalam proyek Kalija.

"Kami meminta kepada KPK agar turun tangan menyelidiki lambannya penyelesaian proyek pipa gas Kalija," tegas Jojo.

Setelah menggelar unjuk rasa, beberapa perwakilan FAKM juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek tersebut ke KPK. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya