Berita

foto: bbc

Dunia

Diusir Partai Atas Tuduhan Dirikan Parpol Baru, Wapres Ajukan Suaka ke AS

MINGGU, 15 MARET 2015 | 13:00 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Wakil Presiden Sierra Leone telah mengajukan permohonan suaka di kedutaan Amerika Serikat di Freetown, pada Sabtu (14/3).

Sam Sumana, politisi Partai Kongres Seluruh Rakyat (APC) itu dipecat karena dituduh membuat kegiatan yang bersifat anti partai, termasuk mengobarkan kekerasan.

Namun ia membantahnya dan telah mengajukan banding atas sanksi skorsing yang dijatuhkan kepadanya.


"Sumana sekarang bersembunyi di lokasi yang aman menunggu balasan untuk pengajuan suaka yang ia ajukan melalui telepon kepada Kedutaan Amerika untuk dirinya dan istrinya," kata salah seorang anggota Partai APC yang enggan disebutkan namanya, seperti dimuat AFP.

Dalam sebuah pernyataan, Partai APC mengkonfirmasi bahwa Kedubes Amerika Serikat di Freetown menginformasikan bahwa Wakil Presiden Sam Sumana telah meminta suaka karena merasa hidupnya terancam dan kediamannya dijarah.

Namun Partai APC membantah ancaman dan perusakan rumah terhadap Sumana.

"Tuduhan dan perilaku Sumana (terhadap Partai APC) cenderung mempermalukan partai dan membawanya ke dalam kehinaan," begitu peryataan APC.

Sekjen Partai APC Osman Yansaneh pada 6 Maret lalu menuduh Sumana memberi pengakuan palsu sebagai seorang Muslim. Selain itu tuduhan lainnya yaitu soal gelar yang diperoleh Sumana dari sebuah universitas di Amerika Serikat.

Ia juga dituduh bertanggung jawab atas seringnya kerusuhan yang terjadi di distrik Kono dan partai percaya dia merencanakan untuk mendirikan sebuah partai politik yang memisahkan diri. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya