Direktur HRD PT Media Karya Sentosa, Antonius Bambang Djatmiko, memberi uang suap ke beberapa pihak untuk memuluskan pembelian gas alam di Kabupaten Bangkalan, Madura.
Mereka yang turut menerima suap diantaranya Ketua DPRD Jawa Timur, Fuad Amin Imron, dan pihak Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya.
Meski begitu, ternyata para direksi PT MKS yang hadir menjadi saksi mengaku tidak tahu ulah bawahannya mengenai suap. Mereka menganggap pemberian itu adalah kewenangan masing-masing divisi, termasuk yang dilakukan Antonius Bambang.
"Jadi begini, kita ini pengurus pusatnya di Pamekasan. Masing-masing punya wewenang penuh, bisa ajukan anggaran
unlimited," kata Presiden Direktur PT MKS, Sardjono, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Kamis (12/3).
Menurutnya, setelah pimpinan dari masing-masing divisi menyiapkan rencana pengeluaran, kemudian mereka mengajukan uang tersebut kepada Direktur Keuangan, Peni Utami. Kemudian, Peni pun mewujudkan permintaan itu setelah meminta persetujuan dari Sardjono selaku Presiden Direktur dan juga Sunaryo Suhadi selaku Managing Director PT MKS.
Sardjono juga mengakui bahwa dirinya tidak pernah meneliti satu persatu permintaan uang tersebut. Selama ini, setiap ada pengajuan permintaan uang, dirinya langsung menandatanganinya termasuk pengajuan yang disodorkan Antonius Bambang. Apalagi, permintaan tersebut merupakan akumulasi yang dikumpulkan dalam satu bulan.
"Jumlah besar itu besar, mereka minta biasanya per bulan. Sebulan bisa Rp 80-90 miliar termasuk untuk gas ini. Kami disodori permintaan besar dan tidak mungkin dicek lagi," jelas Sardjono.
"Apakah Anda tahu ada pemberian uang ke Fuad Amin?" tanya Jaksa KPK, Ahmad Burhanuddin.
Sardjono mengklaim sama sekali tidak mengetahui hal itu. Menurutnya, selama ini Antonius Bambang hanya mengajukan permintaan uang untuk PD Sumber Daya. Uang tersebut merupakan biaya kompensasi dan imbalan yang tertera dalam perjanjian kedua belah pihak.
"Saya tidak tahu, jumlah uang untuk PD Sumber Daya sangat besar. Kalau Itu wewenang direktur HRD, kami tidak tahu persis kejadiannya kayak apa," bebernya.
Untuk itu, Sardjono meminta agar kasus suap ini sama sekali tidak dikaitkan dengan perusahaannya. Karena menurutnya, apa yang dilakukan Antonius Bambang adalah inisiatif pribadi tanpa diketahui direksi lain di PT MKS. Dia juga mengklaim selama ini perusahaannya telah menjalankan roda usaha sesuai prosedur.
"Bahkan bisnis PT MKS justru memberikan keuntungan bagi negara," klaim Sardjono.
Pada kesempatan yang sama, Managing Director PT MKS Sunaryo Suhadi menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya suap yang diberikan Antonius Bambang kepada mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Bahkan, dia juga mengaku terkejut saat mengetahui adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap anak buahnya itu.
Dalam OTT tersebut, penyidik menemukan uang Rp 700 juta yang disinyalir akan disetorkan kepada Fuad Amin.
[ald]
