Berita

ilustrasi

Bisnis

ESDM Bebaskan Pertamina Pilih Partner Kelola Blok Mahakam

KAMIS, 12 MARET 2015 | 08:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah tidak akan in­tervensi Pertamina dalam me­nentukan partner kerja untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

"Kita sudah memutuskan, kelola Blok Mahakam sudah pada Pertamina," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Ja­karta, kemarin.

Namun, untuk pengelolaan­nya nanti, kata Sudirman, pe­merintah tidak mau intervensi. Pihaknya memberi kebebasan pada perusahaan energi nasional tersebut untuk memilih partner yang akan digandeng dalam pengelolaannya. Terlebih untuk menetapkan siapa saja yang bisa mendapat posisi di dalamnya.


Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengaku, tidak setuju jika Pertamina hanya menguasai 51 persen Blok Mahakam. "San­gat disayangkan jika benar susu­nan saham Blok Mahakam yang disampaikan oleh Gubernur Ka­limantan Timur Awang Faroek," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dengan susunan saham Blok Mahakam 51 persen Pertamina, 30 persen Total E&P dan 19 persen daerah perlu jadi pertanyaan. Menurutnya, jatah saham daerah lebih dari 10 persen telah melanggar aturan. "Dalam aturannya daerah hanya diberikan 10 persen," ujarnya.

Selain itu, dia bilang, Pertamina juga tidak usah menggandeng Total dalam pengelolaan Blok Mahakam. "Jatah Total yang mencapai 30 persen, sangat besar," kritiknya.

Menurutnya, Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam sendiri tanpa bantuan Total. Apalagi, saat ini yang bekerja di sana kebanya­kan orang Indonesia juga. Hanya pimpinannya saja yang asing. Karena itu, Pertamina tinggal mempekerjakan mereka sebagai karyawan perseroaan. "Namun, jika Total memang ingin dimasu­kan jangan besar sahamnya, mak­simal 10 persen," tegasnya.

Dia menyatakan, pemerintah juga sebaiknya tidak lepas tangan dalam pembagaian saham pengelo­laan Blok Mahakam. "Pembagain saham pengelolaan tetap di tangan pemerintah," katanya. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya