Berita

ASEAN Economic Community (AEC)

Bisnis

RI Nggak Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN

Struktur Industri dan Perdagangan Memble
SENIN, 09 MARET 2015 | 08:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah dinilai belum siap untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir tahun ini. Indonesia dinilai hanya akan menjadi pasar negara ASEAN lainnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah tidak mempunyai grand de­sign untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan dagang dengan negara-negara ASEAN. Dengan berlakunya pasar bebas ASEANakhir tahun ini, Indo­nesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN.

"Artinya, pasar kita akan habis karena tidak siap menghadapi serangan produk-produk mu­rah buatan Thailand, Vietnam, maupun Malaysia dan negara lainnya," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Menurut dia, saat pasar bebas ASEAN belum berlaku saja, Indonesia sudah mengalami de­fisit perdagangan dengan negara ASEAN lainnya. Apalagi nanti jika sudah dibuka selebar-lebarnya. "Bukan saja defisit nera­ca perdagangan makin melebar, tapi indikator lainnya juga akan menjadi buruk," jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, jika pemerintah punya kemauan untuk lebih siap menghadapi liberalisasi, bisa dikebut dari sekarang. "Tetapi kemauan saja tidak cukup mengubah, harus ada aksi nyata juga," katanya.

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Universi­tas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto. Dia menilai, Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi pasar bebas ASEAN karena struktur industri dan perda­gangannya belum siap.

"Struktur industri dan perda­gangan Indonesia belum men­dukung ikut dalam pasar bebas ASEAN. Terbukti, daya saing Indonesia hanya menempati urutan 47 dari 50 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, sementara Malaysia berada di peringkat 29, Thailand 34, dan Vietnam 41," katanya.

Dia menambahkan, dengan performa daya saing yang ren­dah, sulit bagi Indonesia un­tuk menghadapi pasar bebas ASEAN.

"Apalagi pemerintah selama ini mengabaikan sektor produk­tif," tegas Ahmad. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya