Berita

ilustrasi/net

Dunia

DPR Jerman Loloskan RUU Kuota 30 Persen Bagi Perempuan di Jabatan Tinggi

SABTU, 07 MARET 2015 | 12:25 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

. Dewan Perwakilan Rakyat Jerman telah mengesahkan undang-undang yang mengharuskan setiap perusahaan besar memberikan jatah jabatan eksekutif minimal 30 persen bagi kaum perempuan.

RUU ini disahkan kemarin, dua hari sebelum peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret tiap tahunnya. Anggota Dewan memberi toleransi paling lama dua tahun bagi perusahaan-perusahaan melakukan penyesuaian dengan kebijakan ini.

Jika aturan ini kembali menang dalam persetujuan akhir di Majelis Tinggi Parlemen, maka lebih dari 100 perusahaan Jerman ternama yang terdaftar di pasar saham bisa menghadapi sanksi jika tidak menempatkan 30 persen perempuan pada jabatan eksekutif.


Selain itu, dilaporkan AFP, 3.500 perusahaan di Jerman segera menyiapkan target untuk meningkatkan jumlah perempuan di posisi strategis.

Sebuah laporan riset yang dirilis pada tahun 2014 menyatakan bahwa meskipun Jerman dipimpin oleh seorang wanita, Angela Merkel, tetapi kaum perempuan masih
kurang terwakili di perusahaan-perusahaan.

"Jabatan eksekutif 200 perusahaan terbesar di Jerman hampir semuanya laki-laki. Hanya sekitar 4 persen dari 906 posisi jabatan eksekutif diisi oleh perempuan," menurut laporan Institut Riset Ekonomi Jerman (DIW).

Menteri urusan Keluarga, Manuela Schwesig, memuji keputusan itu, yang akan dimulai dari tahun 2016, sebagai langkah bersejarah bagi kesetaraan perempuan.

"Sebuah perubahan budaya telah dimulai. Hanya perdebatan seputar hukum
telah memicu proses pemikiran ulang di masyarakat, di industri dan di
sektor publik," kata Manuela Schwesig. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya