Berita

ilustrasi

Manajemen Pemerintah Amburadul Penyebab Utama Harga Beras Meroket

RABU, 04 MARET 2015 | 01:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kesalahan manajemen distribusi oleh pemerintah diduga sebagai biang kerok utama melambungnya harga beras secara tidak wajar dalam beberapa hari terakhir.

Demikian kesimpulan polling yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) melalui website www.uneg2politik.com. Polling yang dilakukan sejak 2 Maret 2015 pukul 00.00 hingga 3 Maret 2015 pukul 17.00 menempatkan kesalahan manajemen distribusi sebagai jawaban teratas.

4 jawaban pada polling di www.uneg2politik.com diambil dari pesan komunikasi presiden, wakil presiden dan beberapa pengamat yang terliput media saat menyikapi melambungnya harga beras secara tak wajar belakangan ini. Selain kesalahan manajemen, tiga jawaban lainnya adalah permainan mafia, mundurnya masa panen dan kegagalan pemerintah menjaga kestabilan harga.


Total ada 406 netizen yang berpartisipasi dalam polling dengan pertanyaan tunggal "Menurut Anda apa yang menyebabkan kenaikan harga beras tidak wajar?" Dari 4 jawaban ada 43,8% (178 orang) memilih jawaban "kesalahan manajemen distribusi", 37,7% (153 orang) memilih jawaban "permainan mafia", 12,8% (52 orang) memilih jawaban "mundurnya masa panen" dan 5,7% (23 orang) memilih jawaban "kegagalan pemerintah menjaga stabilitas harga".

"Ini merupakan hasil opini dari publik menyikapi kenaikan harga beras secara tidak wajar sebagai masukan kepada pemerintah," jelas Juru Bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, dalam siaran persnya (Selasa, 3/3).

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina ini melihat, ada perbedaan cara komunikasi politik antara SBY dan Jokowi menyikapi kenaikan harga beras.

"SBY pada tahun 2011-2012 langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menstabilkan harga. Sementara Jokowi memandang ini sebagai permainan mafia yang menginginkan pemerintah kembali mengimpor beras," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya