Kesalahan manajemen distribusi oleh pemerintah diduga sebagai biang kerok utama melambungnya harga beras secara tidak wajar dalam beberapa hari terakhir.
Demikian kesimpulan polling yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) melalui website www.uneg2politik.com. Polling yang dilakukan sejak 2 Maret 2015 pukul 00.00 hingga 3 Maret 2015 pukul 17.00 menempatkan kesalahan manajemen distribusi sebagai jawaban teratas.
4 jawaban pada polling di www.uneg2politik.com diambil dari pesan komunikasi presiden, wakil presiden dan beberapa pengamat yang terliput media saat menyikapi melambungnya harga beras secara tak wajar belakangan ini. Selain kesalahan manajemen, tiga jawaban lainnya adalah permainan mafia, mundurnya masa panen dan kegagalan pemerintah menjaga kestabilan harga.
Total ada 406 netizen yang berpartisipasi dalam polling dengan pertanyaan tunggal "Menurut Anda apa yang menyebabkan kenaikan harga beras tidak wajar?" Dari 4 jawaban ada 43,8% (178 orang) memilih jawaban "kesalahan manajemen distribusi", 37,7% (153 orang) memilih jawaban "permainan mafia", 12,8% (52 orang) memilih jawaban "mundurnya masa panen" dan 5,7% (23 orang) memilih jawaban "kegagalan pemerintah menjaga stabilitas harga".
"Ini merupakan hasil opini dari publik menyikapi kenaikan harga beras secara tidak wajar sebagai masukan kepada pemerintah," jelas Juru Bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, dalam siaran persnya (Selasa, 3/3).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina ini melihat, ada perbedaan cara komunikasi politik antara SBY dan Jokowi menyikapi kenaikan harga beras.
"SBY pada tahun 2011-2012 langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menstabilkan harga. Sementara Jokowi memandang ini sebagai permainan mafia yang menginginkan pemerintah kembali mengimpor beras," tandasnya.
[zul]
