Kemacetan Ibukota Kian Parah di Masa Ahok

. Hingga memasuki tahun ketiga sejak menjadi wakil dan 100 hari menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, belum mampu menyelesaikan permasalahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

"Justru kemacetan dan kerusakan jalan kian hebat, sehingga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas masyarakat. Akibatnya produktivitas masyarakat tidak maksimal," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, beberapa saat lalu (Jumat, 27/2).

Bahkan, ungkap Edison, Ahok belum memiliki terobosan baru yang bisa menjadi solusi efektif untuk mencairkan kemacetan di Ibukota Jakarta. Pemerintahan Ahok hanya melaksanakan konsep-konsep pemerintahan sebelumnya, terutama program Gubernur Sutiyoso. Sebaliknya, Ahok justru membuat kebijakan yang menambah kesulitan warga untuk melakukan aktivitas lewat Pergub No 195 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin.

Seharusnya, Edison mengingatkan, pemerintahan Ahok mengetahui bahwa lalu lintas dan angkutan jalan itu merupakan sarana yang sangat penting dalam mendukung pembangunan semua bidang. Bahkan, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modren sebuah bangsa. Apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak baik, akan berdampak buruk pada  aktivitas dan kreatifitas masyarakat. Jika kemacetan tidak segera bisa ditangani, maka warga Jakarta akan mengalami stress hebat.

Menurut Edison, pihaknya kecewa terhadap kinerja pemerintahan Ahok yang hingga kini belum mampu mewujudkan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru Ibukota dan bisa  menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

"Kita kecewa, Ahok belum bekerja maksimal untuk mewujudkan transportasi umum yang terintegrasi dan menjamin Kamseltibcar," ujar Edison, sambil mengatakan warga Jakarta berharap pemerintahan Ahok segera mewujudkan transportasi umum yang layak dan baik, dan bukan sekedar bersikap arogan dan suka menantang  pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap kebijakannya.  

"ITW juga menyarankan agar pembangunan rumah susun atau pemukiman baru, harus disertai dengan ketersediaan transportasi angkutan umum. Sehingga warga tidak kesulitan melakukan aktifitas. Pemprov DKI harus menyiapkan transportasi angkutan umum, yang mudah dijangkau warga," demikian Edison. [ysa]