Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya menahan laju kenaikan harga beras serta kelangkaannya di pasaran.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Litbang dan Program DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ihsan Jauhari dalam keterangan persnya (Rabu, 25/2).
"Ini harus diselesaikan dengan langkah menyeluruh. Untuk itu kami meminta semua pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah wajib bekerja maksimal dalam menanggulangi permasalahan ini," tegasnya.
Artinya, Kementan, Bulog, Kemendag, Kemenhub dan Polri harus bersinergis dalam mensiasati permasalahan beras ini. Baik dalam menanggulangi situasi kelangkaan beras maupun mengatasi kenaikan harga yang kian tinggi dalam beberapa hari ini.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut 'isi perut' sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok," tegasnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah jangan hanya bisa menuding spekulan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dalam situasi ini tanpa ada langkah nyata dan tegas dalam menindak mereka.
"Tangkap dan beri sanksi hukum agar jera, karena kita jarang sekali melihat ada oknum spekulan yang dihukum. Jangan sampai ulah segelintir oknum tersebut menjadi tudingan kepada semua pedagang. Jika persoalan pada jalur distribusi maka harus ada evaluasi di bidang transportasi," katanya lagi.
DPP IKAPPI juga mengingatkan agar situasi ini jangan dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk membuka kran impor beras. Kami Menolak rencana Pemerintah untuk mengimpor beras tanpa memberi penjelasan yang komprehensif serta tidak memberi solusi untuk mengatasi persoalan diatas.
"Pemerintah jangan hanya mengambil jalan pintas tanpa memikirkan effectnya terhadap pedagang dan petani. Persoalan kelangkaan ini bukan sekali ini terjadi tetapi pemerintah sepertinya 'gagap' dalam menghadapi kelangkaan. Oleh karena itu kami meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menghadapi situasi ini," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah sendiri yakin bulan depan harga akan kembali normal karena memasuki masa panen raya. Untuk menjaga kesejahteraan petani, pemerintah tidak mau ada beras impor masuk ke pasar.
"Presiden berkomitmen agar panen raya tidak ada masuk beras impor, sehingga harga beras kita anjlok,†jelas Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).
[zul]
