. Rencana Presiden Joko Widodo memberi perhatian yang besar terhadap pembangunan pedesaan harus sejalan agenda kedaulatan pangan dan energi nasional. Karena itu, semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten, pihak swasta dan masyarakat harus bersinergi mewujudkan hal tersebut.
Demikian benang merah Agriculture Outlook 2015 yang diselenggarakan Himpunan Alumni IPB dalam rilis yang dikirimkan, Selasa (24/2).
Pada bulan Juli 2013 BPS mengumumkan jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Dari 28,07 juta orang penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013, 17,74 juta orang berada di perdesaan, sementara sisanya 10,33 juta orang berada di wilayah perkotaan. Persentasenya, 14,32 persen penduduk perdesaan masih miskin, bandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan yang berkisar di angka 8,39 persen.
Ketua Umum Himpunan Alumni (HA) IPB, Bambang Hendroyono (BH) menilai, kesenjangan wilayah perkotaan dengan perdesaan menunjukkan program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan mesti lebih diorientasikan mereka yang berada di wilayah perdesaan.
Hal ini dikarenakan, sebagian besar penduduk miskin di perkotaan adalah mereka yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota. Akibat lainnya, semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif di perdesaan karena penduduk mudanya lebih memilih mencari peruntungan ke kota.
Di sisi lain, BH mengingatkan agenda pembangunan desa yang dilaksanakan harus menjadi jalan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang mayoritas tinggal di desa.
"Dengan memastikan agenda kedaulatan pangan masuk di dalam program-program pembangunan desa di Indonesia, hal itu sejalan dengan maksud pemerintah menciptakan kedaulatan pangan dan energi nasional, sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani dan nelayan Indonesia," katanya.
Secara terpisah, politisi PDI Perjuangan Arif Budimanta menyatakan, keterpinggiran desa selama 30 tahun lebih memposisikan desa dan masyarakatnya sebagai pihak yang termarjinalkan di dalam republik ini. Oleh karenanya, dibutuhkan tiga agenda strategis yang mesti dijalankan pemerintah, yaitu, politik anggaran berkeadilan di DPR, restrukturisasi kebijakan fiskal dalam konteks alokasi dana desa dan memastikan agenda reforma agraria juga bisa diterapkan sejalan dengan rencana pembangunan desa.
Hanya dengan demikian, rakyat desa bisa dengan bersemangat ikut serta dalam mendorong agenda kedaulatan pangan," pungkasnya.
[ysa]
