Kenaikan harga beras yang juga diikuti kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti telur, sayuran, daging, dan gula membuat resah masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga. Juga berpotensi menimbulkan citra negatif Pemerintah yang sedang gencar membangun swasembada pangan khususnya beras.
"Jadi harus segera diatasi," tegas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar dalam keterangan persnya, Senin (24/2).
Marwan mengaku mendapat banyak laporan dari pasar tradisional di desa-desa, bahwa kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah mulai terjadi sejak akhir tahun dan terus berlangsung sampai sekarang. Jika tidak segera bisa diatasi, dikhawatirkan akan timbul persepsi publik bahwa Pemerintah kurang cakap dalam pengelolaan beras dan kalah siap dibanding mafia beras.
"Persepsi ini jangan sampai terbangun karena akan sangat merugikan public trust kepada Pemerintah dalam hal kemampuan menjamin ketersediaan beras dan pendistribusiannya kepada masyarakat atau konsumen sebagai
end-user," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar dilakukan pembenahan dan konsolidasi manajemen pangan khususnya beras mulai dari hulu sampai hilir, dari sawah hingga pasar beras. Marwan pun mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan sebagai distrobutor beras.
"BUMDes bisa diperankan sebagai distributor di lini pertama jalur distribusi di desa, karena BUMDes yang memang lokasinya di desa lebih mudah berbisnis dengan petani desa yang tidak lain adalah anggota BUMDes di desa masing-masing," tuturnya.
Ia meyakini, pemberian peran BUMDes sebagai distributor beras desa akan sangat membantu Pemerintah dalam mengamankan jalur pengadaan dan penyaluran beras dari praktik mafia beras.
"BUMDes akan ikut membantu petani desa yang juga anggota BUMDes, mulai dari proses tanam, perawatan dari hama, hingga tahap panen, membeli dan menggiling jadi beras lalu menyimpan dan menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah," bebernya.
Menurut Marwan, BUMDes punya kesiapan untuk dijadikan distributor beras. Khususnya dari segi sumber daya manusia, banyak pengurus dan anggota BUMDes yang berlatar belakang petani dan pedagang beras. Jadi mereka paham betul seluk beluk pengadaan beras dan penyalurannya.
"Yang perlu disupport adalah permodalan, peralatan giling padi, kelengkapan administrasi modern seperti telepon, faks, komputer dan internet, pelatihan tata kelola usaha yang baik khususnya keorganisasian, pembukuan, manajemen logistik dan distribusi, kalau untuk kantor bisa di kantor desa," ujar seraya menambahkan, dia akan segera berkordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai distributor beras di desa dan fasilitas pendukungnya.
[zul]
