Rakyat Banten dan Dzurriyat Kesultanan Banten mendesak Presiden Joko Widodo meninjau ulang pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Banten.
Dalam Surat terbuka yang diterima redaksi, mengatasnamakan Sultan dan Dzurriyat Kesultanan Banten, Ratu Bagus H. Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, mengkritik rencana peresmian KEK yang kabarnya akan digelar lusa (Senin, 23/2).
"Kami mohon presiden dapat menunda dan meninjau ulang KEK. Hingga terwujudnya musyawarah untuk renegosiasi program strategis untuk kemakmuran rakyat," ujar Ratu Bagus dalam surat pernyataan itu.
Ia menambahkan, berdasarkan dinamika aspirasi, harapan dan rakyat Banten, dikhawatirkan akan terjadi sikap dan reaksi yang menimbulkan kemudaratan lebih besar dan luas, secara lokal maupun nasional jika program tersebut dilanjutkan.
"Perkenankan kami sampaikan terkait alasan dan pandangan terhadap KEK bahwa masyarakat belum memiliki persepsi dan pandangan yang sama dan persepahaman yang seiring dengan maksud dan tujuan KEK secara utuh, rinci dan menyeluruh. Sehingga berkembang pandangan bahwan KEK merupakan industrialisasi yang berbau kolonialisasi baru yang berdampak pada penguasaan tanah, air dan kekayaan alam tanah leluhur Banten," katanya.
Ditakutkan ada sistem perbudakan baru dengan adanya pemanfaatan buruh dari rakyat Banten yang sumber daya manusianya masih rendah. Selain itu ada kekhawatiran kalangan Syeikh dan Ulama akan adanya industrialisasi yang mengarah pada penyebaran agama tertentu.
"Untuk itu, sebagai wujud niat baik dan mencari titik temu untuk kebaikan bersama, kami memohon kesediaan Bapak Presiden untuk menerima silaturahim atau audiensi kami untuk mendengar secara langsung amanah dan arahan Bapak dalam menemukan solusi bersama sebelum adanya peresmian KEK di Banten," harapnya.
[ald]
