Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo belum mempunyai ancang-ancang untuk membahas masalah kasus.
Perkara-perkara di KPK baru akan dibicarakannya ketika dia sudah dilantik oleh Presiden Jokowi bersama dua Plt pimpinan lain, yakni Taufiqurrahman Ruki dan Indrianto Seno Aji.
"Mungkin nanti bisa disampaikan setelah resmi," terang Johan Budi, Kamis (19/2).
"Saya tentu nggak bisa bicarakan tindak lanjut sebelum kami berkumpul lima pimpinan karena kerja di KPK harus semua pimpinan," sambung Johan Budi, menambahkan.
Johan pun enggan berspekulasi dini saat kembali disinggung hal tersebut. Yang jelas, kata Johan, sejumlah langkah Presiden Jokowi terkait upaya untuk menghentikan kisruh KPK-Polri yang belakangan semakin keruh itu telah tepat.
"Apa yang dilakukan pak Presiden Jokowi tentu harus diapresiasi. Cepat dan konkrit," terang dia.
Setelah beberapa waktu sempat terkatung-katung, Presiden Jokowi akhirnya mengambil sejumlah langkah strategis terkait polemik KPK-Polri. Diantaranya, membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, menonaktifkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta menunjuk tiga Plt Pimpinan KPK.
Polemik dua institusi penegak hukum itu sendiri mencuat pasca KPK menetapkan Calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Setelah itu, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai terangka oleh pihak Kepolisian.
"Sejak awal saya sampaikan, yang lebih penting buat saya pribadi adalah menyelamatkan lembaga dan ini harus ada tindakan segera dari presiden. Ini pak presiden Jokowi sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan lagi kalau saya bisa sebut carut marut selama ini, terutama seolah-olah ada persoalan lembaga Polri denga KPK," imbuh Johan.
Johan sendiri meyakini langkah yang dilakoni Presiden Jokowi salah satunya untuk memberbaiki hubungan baik antara Polri dengan KPK.
"Apapun keputusan pak Presiden Jokowi tentu pak presiden lebih tahu dan saya yakin ini langkah yang dilakukan presiden Jokowi pasti tujuannya adalah untuk kembalikan lagi, terutama menurut saya hubungan baik antara Polri dengan KPK," pungkas Johan.
[wid]
