Berita

ilustrasi

Dunia

Dosen UBK: Percobaan Kudeta Sayap Kanan Harus Dikutuk

SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 10:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dosen Universitas Bung Karno yang juga peneliti pada Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengajak semua pihak mengecam dan mengutuk keras percobaan kudeta yang dilakukan kelompok sayap kanan terhadap pemerintah Venezuela yang sah.

Percobaan menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro dari posisinya itu, menurut Gede, harus dikutuk oleh dunia internasional karena tidak beradab dan sarat intervensi asing, terutama Amerika Serikat.

"Kelompok oposisi sayap kanan di Venezuela sudah melewati batas karena membuat suatu plot untuk membunuh Presiden Maduro dan pejabat-pejabat pemerintahannya jika akhirnya kudeta berhasil,” ujar Gede.


"Kita yang masih beradab tentu tidak ingin tragedi kemanusiaan yang menimpa pemimpin Libya Muammar Khadafi beberapa tahun lalu terulang. Kelompok oposisi di Venezuela seharusnya menggunakan saluran demokrasi rakyat, seperti pemilihan umum, yang sudah tersedia dan diakui oleh konstitusi Venezuela,” katanya menguraikan.

Kamis kemarin (12/2) kelompok oposisi sayap kanan brupaya menjatuhkan pemerintahan kerakyatan yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro ini.

Percobaan kudeta oleh kelompok fasis yang didukung oleh oligarki bisnis dan media ini digagalkan otoritas keamnan Venezuela. Percobaan kudeta ini bersamaan waktunya dengan resesi ekonomi di negara kaya minyak Amerika Latin itu menyusul harga minyak mentah di pasar dunia yang turun drastis  dalam tiga bulan terakhir.

Menurut Telesur TV, saluran televisi internasional di Caracas, kelompok oposisi sayap kanan sebenarnya merayakan setahun perjuangan mereka menentang pemerintahan Maduro yang dimulai sejak 12 Februari 2014 dengan aksi turun ke jalan.

Sayangnya aksi  kelompok ini menggunakan kampanye kekerasan, pembunuhan massal, dan pengeboman lokasi-lokasi strategis di Caracas seperti Istana Miraflores tempat presiden berkantor, kantor pusat Telesur TV, kantor pusat Intelejen Militer, plaza Venezuela, kantor Kementerian Pertahanan, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, dan Kantor Dewan Nasional Penyelenggara Pemilu. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya