Berita

ilustrasi

Dunia

Dosen UBK: Percobaan Kudeta Sayap Kanan Harus Dikutuk

SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 10:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dosen Universitas Bung Karno yang juga peneliti pada Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengajak semua pihak mengecam dan mengutuk keras percobaan kudeta yang dilakukan kelompok sayap kanan terhadap pemerintah Venezuela yang sah.

Percobaan menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro dari posisinya itu, menurut Gede, harus dikutuk oleh dunia internasional karena tidak beradab dan sarat intervensi asing, terutama Amerika Serikat.

"Kelompok oposisi sayap kanan di Venezuela sudah melewati batas karena membuat suatu plot untuk membunuh Presiden Maduro dan pejabat-pejabat pemerintahannya jika akhirnya kudeta berhasil,” ujar Gede.


"Kita yang masih beradab tentu tidak ingin tragedi kemanusiaan yang menimpa pemimpin Libya Muammar Khadafi beberapa tahun lalu terulang. Kelompok oposisi di Venezuela seharusnya menggunakan saluran demokrasi rakyat, seperti pemilihan umum, yang sudah tersedia dan diakui oleh konstitusi Venezuela,” katanya menguraikan.

Kamis kemarin (12/2) kelompok oposisi sayap kanan brupaya menjatuhkan pemerintahan kerakyatan yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro ini.

Percobaan kudeta oleh kelompok fasis yang didukung oleh oligarki bisnis dan media ini digagalkan otoritas keamnan Venezuela. Percobaan kudeta ini bersamaan waktunya dengan resesi ekonomi di negara kaya minyak Amerika Latin itu menyusul harga minyak mentah di pasar dunia yang turun drastis  dalam tiga bulan terakhir.

Menurut Telesur TV, saluran televisi internasional di Caracas, kelompok oposisi sayap kanan sebenarnya merayakan setahun perjuangan mereka menentang pemerintahan Maduro yang dimulai sejak 12 Februari 2014 dengan aksi turun ke jalan.

Sayangnya aksi  kelompok ini menggunakan kampanye kekerasan, pembunuhan massal, dan pengeboman lokasi-lokasi strategis di Caracas seperti Istana Miraflores tempat presiden berkantor, kantor pusat Telesur TV, kantor pusat Intelejen Militer, plaza Venezuela, kantor Kementerian Pertahanan, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, dan Kantor Dewan Nasional Penyelenggara Pemilu. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya