Berita

ilustrasi

Dunia

Dosen UBK: Percobaan Kudeta Sayap Kanan Harus Dikutuk

SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 10:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dosen Universitas Bung Karno yang juga peneliti pada Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengajak semua pihak mengecam dan mengutuk keras percobaan kudeta yang dilakukan kelompok sayap kanan terhadap pemerintah Venezuela yang sah.

Percobaan menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro dari posisinya itu, menurut Gede, harus dikutuk oleh dunia internasional karena tidak beradab dan sarat intervensi asing, terutama Amerika Serikat.

"Kelompok oposisi sayap kanan di Venezuela sudah melewati batas karena membuat suatu plot untuk membunuh Presiden Maduro dan pejabat-pejabat pemerintahannya jika akhirnya kudeta berhasil,” ujar Gede.


"Kita yang masih beradab tentu tidak ingin tragedi kemanusiaan yang menimpa pemimpin Libya Muammar Khadafi beberapa tahun lalu terulang. Kelompok oposisi di Venezuela seharusnya menggunakan saluran demokrasi rakyat, seperti pemilihan umum, yang sudah tersedia dan diakui oleh konstitusi Venezuela,” katanya menguraikan.

Kamis kemarin (12/2) kelompok oposisi sayap kanan brupaya menjatuhkan pemerintahan kerakyatan yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro ini.

Percobaan kudeta oleh kelompok fasis yang didukung oleh oligarki bisnis dan media ini digagalkan otoritas keamnan Venezuela. Percobaan kudeta ini bersamaan waktunya dengan resesi ekonomi di negara kaya minyak Amerika Latin itu menyusul harga minyak mentah di pasar dunia yang turun drastis  dalam tiga bulan terakhir.

Menurut Telesur TV, saluran televisi internasional di Caracas, kelompok oposisi sayap kanan sebenarnya merayakan setahun perjuangan mereka menentang pemerintahan Maduro yang dimulai sejak 12 Februari 2014 dengan aksi turun ke jalan.

Sayangnya aksi  kelompok ini menggunakan kampanye kekerasan, pembunuhan massal, dan pengeboman lokasi-lokasi strategis di Caracas seperti Istana Miraflores tempat presiden berkantor, kantor pusat Telesur TV, kantor pusat Intelejen Militer, plaza Venezuela, kantor Kementerian Pertahanan, Kantor Kejaksaan, Kantor Kehakiman, dan Kantor Dewan Nasional Penyelenggara Pemilu. [dem]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya