. Ribuan massa dari Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak) berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan RI. Mereka mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Aksi ini semata-mata sebagai perwujudan dari pelaksanaan konstitusi negara. Ini sebagai wujud dari pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan dalam pemilihan Kapolri, serta perwujudan dari harmonisasi hubungan antar lembaga negara, dalam hal ini DPR-RI dan Lembaga Kepresidenan," kata Juru Bicara Kompak, Zakaria Christian, dalam aksi di depan Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta (Rabu, 11/2).
Zakaria Christian menjelaskan, Konstitusi negara dan TAP MPR Nomor VII/ 2000, jelas menyatakan bahwa penetapan Kapolri bukanlah hak prerogatif Presiden. Sebab diatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR.
"Dari situ sudah jelas, bahwa tidak ada lagi alasan konstitusional yang bisa menghalang-halangi Presiden untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Christian.
Dia menekankan, pihaknya bersama rakyat siap berdiri di depan untuk menjadi tameng bagi Presiden jika ada pihak-pihak yang akan merongrong kewibawaan Presiden atas keputusan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Bagi kami, Konstitusi berada di atas segala pendapat dan opini orang per orang, atau sekelompok masyarakat," imbuhnya.
Zakarian Christian melanjutkan bahwa rakyat menilai sosok Jokowi sebagai sebuah harapan, yang akan membawa negara dan bangsa ini menuju kemajuan. Bagi rakyat, Jokowi adalah pemimpin yang dipercaya akan menegakkan konstitusi demi menjaga keutuhan NKRI.
"Namun, harapan rakyat mulai goyah ketika keputusan Presiden Jokowi untuk menunda-nunda pelantikan Kapolri, yang kemudian berdampak pada instabilitas dan melahirkan kegaduhan politik," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, Budi Gunawan merupakan perwira tinggi Polri yang diajukan Presiden sebagai calon tunggal Kapolri kepada parlemen dan telah disetujui oleh DPR-RI. Namun, pelantikannya tertunda sebagai akibat dari tekanan opini sekelompok masyarakat yang tidak setuju.
Ribuan massa Kompak ini melakukan aksinya dengan berjalan kaki menuju Istana Kepresiden di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Setelah berunjuk rasa, perwakilan Kompak akhirnya diterima oleh bagian Protokoler Istana untuk serah terima sikap serta pernyataan resmi.
[ysa]
