Pemerintah Diminta Benahi Black Market

Persiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASE­AN (MEA) 2015 di sektor perta­nian dinilai masih belum cukup.

Pakar pertanian dari Univer­sitas Hasanudin, Makassar, Prof Dr Muslim Salam mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini belum cukup dalam menghadapi MEA 2015.

"Soalnya di ASEAN kita memiliki dua pesaing kuat di sektor pertanian, yaitu Thailand dan Vietnam. Dalam 2 hingga 3 tahun mendatang mungkin beras kita bisa swasembada. Tapi di sisi lain, beras kita masih akan kalah bersaing dari sisi kualitas maupun harga dengan dua negara tetangga itu," ungkap Muslim.

Sebab itu, dia mendorong pemerintah meningkatkan daya saing produk pangan melalui subsidi, dengan jalan membeli hasil panen petani dengan harga lebih mahal. Dengan hal itu, petani terdorong mau menanam padi dengan kualitas yang baik.

Ia mengingatkan, menahan laju impor beras tidak mungkin dilakukan dengan regulasi. Hal itu tidak akan efektif karena akan melanggar prisip perda­gagan bebas. Proteksi melalui tarif barrier juga tidak akan bisa dilaksanakan karena Indonesia akan diimpor oleh negara lain.

"Yang bisa dilakukan adalah berbenah, jangan ada black mar­ket. Soalnya kalau impor legal produk kita masih bisa bersaing dari sisi harga," ujar Muslim.

Ia juga mengingatkan per­lunya dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam mewu­judkan tekad pemerintah pusat mewujudkan kemandirian pan­gan. Sebab, tanpa dukungan pemda apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan.

Peneliti Center For Informa­tion and Development Studies (CIDES) Hilmi Rahman Ibra­him mengatakan, Kementerian Perdagangan maupun Kemen­terian Pertanian memang lebih baik melibatkan lembaga sur­veyor baik PT Sucofindo mau­pun PT Surveyor Indonesia se­bagai Instrumen pengendalian dan pengawasan.

"Pengendalian maupun pen­gawasan dimaksudkan agar Sucofindo maupun Surveyor Indonesia dapat membantu pe­merintah melakukan survei dan monitoring atas kebutuhan riil pangan yang perlu diimpor," kata Hilmi.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman optimistis ke­mandirian pangan akan tercapai dalam waktu tiga tahun. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup besar dari pengalihan subsidi BBM.

Dana itu akan disalurkan untuk program pembangunan dan perbaikan irigasi, subsidi pupuk, bantuan benih dan membeli alat mesin pertanian yang menjadi faktor kunci untuk menuju swasembada pangan. ***